Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: KPK Jangan Bicara Sebelum Bertindak

Kompas.com - 14/10/2012, 21:08 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman menyesalkan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad yang mengatakan akan ada hal mengejutkan terkait kasus Hambalang.

Meskipun Abraham tidak menyebut nama partainya, Hayono menilai pernyataan tersebut sudah mengarahkan persepsi publik akan keterlibatan petinggi Partai Demokrat yang memang disebut-sebut dalam kasus Hambalang.

"Statement KPK itu kan didengar oleh publik dan kalau KPK mengatakan akan ada kejutan pasti arahnya kalau enggak ke Anas Urbaningrum ya ke Andi Mallarangeng. Jadi ini yang menurut hemat saya sebaiknya KPK jangan bicara lebih baik ambil tindakan baru bicara setelah itu," kata Hayono di Jakata, Minggu (14/10/2012).

Dia menanggapi wartawan yang bertanya soal pengaruh isu Hambalang terhadap citra Partai Demokrat. Menurut Hayono, pernyataan ketua KPK Abraham Samad soal Hambalang tersebut cenderung mengakibatkan citra Partai Demokrat merosot. "Kami menghormati KPK kami tidak akan intervensi, tapi tolonglah KPK melihat situasi partai," ujar Hayono.

Jika kondisi partai yang tersandera isu korupsi ini dibiarkan berkepanjangan, lanjutnya, bukan tidak mungkin kredibilitas partai akan menurun dari hari ke hari. Oleh karena itu, Hayono berharap KPK segera memperjelas status hukum kader-kader Partai Demokrat yang disebut-sebut dalam kasus Hambalang.

"Sebagai contoh termasuk pimpinan kita. Di partai belum menjadi tersangka tapi sudah kena stigma persepsi bahwa dia bersalah. Padahal secara hukum kan belum bersalah," ucapnya.

Hal inilah, lanjut dia, yang kemudian menjadi masalah berat bagi partai. "Sulit bagi kita untuk mengambil langkah organisasi tanpa didahului oleh langkah hukum dalam hal ini status sebagai tersangka," kata Hayono.

Seperti diketahui, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum namanya disebut-sebut dalam kasus Hambalang. Bukan hanya Anas, Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng yang juga anggota dewan pembina Partai Demokrat itu disebut ikut bertanggung jawab atas proyek Hambalang.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas sebelumnya mengungkapkan KPK sudah menemukan petunjuk keterlibatan Anas. Pernyataan ini disusul ungkapan Abraham Samad yang mengisyaratkan bakal ada tersangka baru Hambalang.

Berita-berita terkait bisa diikuti di topik: SKANDAL PROYEK HAMBALANG

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com