Kompas.com - 14/10/2012, 21:08 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman menyesalkan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad yang mengatakan akan ada hal mengejutkan terkait kasus Hambalang.

Meskipun Abraham tidak menyebut nama partainya, Hayono menilai pernyataan tersebut sudah mengarahkan persepsi publik akan keterlibatan petinggi Partai Demokrat yang memang disebut-sebut dalam kasus Hambalang.

"Statement KPK itu kan didengar oleh publik dan kalau KPK mengatakan akan ada kejutan pasti arahnya kalau enggak ke Anas Urbaningrum ya ke Andi Mallarangeng. Jadi ini yang menurut hemat saya sebaiknya KPK jangan bicara lebih baik ambil tindakan baru bicara setelah itu," kata Hayono di Jakata, Minggu (14/10/2012).

Dia menanggapi wartawan yang bertanya soal pengaruh isu Hambalang terhadap citra Partai Demokrat. Menurut Hayono, pernyataan ketua KPK Abraham Samad soal Hambalang tersebut cenderung mengakibatkan citra Partai Demokrat merosot. "Kami menghormati KPK kami tidak akan intervensi, tapi tolonglah KPK melihat situasi partai," ujar Hayono.

Jika kondisi partai yang tersandera isu korupsi ini dibiarkan berkepanjangan, lanjutnya, bukan tidak mungkin kredibilitas partai akan menurun dari hari ke hari. Oleh karena itu, Hayono berharap KPK segera memperjelas status hukum kader-kader Partai Demokrat yang disebut-sebut dalam kasus Hambalang.

"Sebagai contoh termasuk pimpinan kita. Di partai belum menjadi tersangka tapi sudah kena stigma persepsi bahwa dia bersalah. Padahal secara hukum kan belum bersalah," ucapnya.

Hal inilah, lanjut dia, yang kemudian menjadi masalah berat bagi partai. "Sulit bagi kita untuk mengambil langkah organisasi tanpa didahului oleh langkah hukum dalam hal ini status sebagai tersangka," kata Hayono.

Seperti diketahui, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum namanya disebut-sebut dalam kasus Hambalang. Bukan hanya Anas, Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng yang juga anggota dewan pembina Partai Demokrat itu disebut ikut bertanggung jawab atas proyek Hambalang.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas sebelumnya mengungkapkan KPK sudah menemukan petunjuk keterlibatan Anas. Pernyataan ini disusul ungkapan Abraham Samad yang mengisyaratkan bakal ada tersangka baru Hambalang.

Berita-berita terkait bisa diikuti di topik: SKANDAL PROYEK HAMBALANG

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Endah Bandung

Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Endah Bandung

Nasional
Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

Nasional
Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

Nasional
Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

Nasional
PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

Nasional
Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi 'Presidential Threshold', PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

Nasional
Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa-Bali Sudah Rp14.000, Luar Jawa Belum

Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa-Bali Sudah Rp14.000, Luar Jawa Belum

Nasional
Tanda Tanya Capres PDI-P: Kuasa Megawati dan Kalkulasi Politik

Tanda Tanya Capres PDI-P: Kuasa Megawati dan Kalkulasi Politik

Nasional
Litbang Kompas: Mayoritas Responden Nilai Layanan Publik oleh Polri Sudah Efektif, Transpran, dan Akuntabel

Litbang Kompas: Mayoritas Responden Nilai Layanan Publik oleh Polri Sudah Efektif, Transpran, dan Akuntabel

Nasional
Polri Siapkan Pengamanan Arus Mudik Idul Adha

Polri Siapkan Pengamanan Arus Mudik Idul Adha

Nasional
Partai Mahasiswa Indonesia Ajukan Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

Partai Mahasiswa Indonesia Ajukan Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

Nasional
KPK Tetapkan Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tersangka Kasus Pencucian Uang

KPK Tetapkan Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tersangka Kasus Pencucian Uang

Nasional
Sejarah Baru, Marsma Wahyu Hidayat Jadi Danpaspampres Pertama dari TNI AU

Sejarah Baru, Marsma Wahyu Hidayat Jadi Danpaspampres Pertama dari TNI AU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.