Kepolisian Dinilai Membangkang Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI dinilai membangkang instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika melanjutkan penyidikan kasus dugaan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet yang diduga melibatkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Kepolisian dianggap tidak patuh terlebih jika institusi penegak hukum itu menetapkan penyidik KPK lain sebagai tersangka kasus yang sama dengan Novel. Penilaian ini disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/10/2012).

"Kalau sampai ada penetapan lain, ini menurut saya suatu ketidakpatuhan atau pembangkangan terhadap perintah Presiden karena apa yang diinstruksikan presiden sudah clear kalau kasus yang terkait Novel tidak tepat, tidak pas," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kepolisian Daerah Bengkulu ternyata tidak hanya menetapkan Novel sebagai tersangka penganiayaan pencuri sarang burung walet. Ada dua perwira selain Novel yang juga menjadi tersangka.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar mengatakan kalau salah satu dari dua perwira itu bertugas di KPK. "Satu bertugas di KPK, satu lagi di Polda," katanya, kemarin.

Menurut Boy, penetapan tersangka keduanya bersamaan dengan penetapan Novel sebagai tersangka. Keduanya juga berada di lokasi pada saat kejadian.

Sementara Agus menilai, Kepolisian seharusnya tidak memproses lebih lanjut kasus ini sebelum ada keputusan akhir dari tim independen. Adapun tim independen tengah menyelidiki apakah penetapan Novel sebagai tersangka Kepolisian ini mengandung unsur rekayasa atau tidak.

"Kalau hasil tim independen terbukti indikasi rekayasa kuat, lebih baik itu dihentikan karena ini kan sudah lama juga, tidak perlu lah mencari-cari alasan," ujar Agus.

Jika sikap Kepolisian terus menerus seperti ini, lanjut Agus, Presiden sebaiknya segera mengambil langkah lanjutan. Presiden dapat memanggil Kepala Polri, Jenderal Timur Pradopo untuk dimintai klarifikasi.

"Misalnya Kabareskrimnya diganti saja. Bukan Presiden memihak KPK tapi ini bagian upaya pembersihan Kepolisian agar lebih baik. Kalau terus berlanjut, karena ini sudah bagian tidak patuh terhadap perintah atasannya," ujarnya.

Dia menambahkan, Kepala Polri pun seharusnya mencopot Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu jika memang mengusut kasus itu tanpa sepengetahuan Mabes Polri.

"Harus diuji dulu apakah langkah-langkah Polda Bengkulu melakukan penyidikan di luar kontrol, Mabes Polri tahu atau tidak. Kalau di luar kontrol, di sana (Bengkulu) yang harus diganti. Kalau sistematis, dari Mabes, Kapolri harus dipanggil lagi. Kalau ternyata tidak patuh, ya menurut saya harus dicopot," ucap Agus.

Berita-berita terkait bisa diikuti di topik: POLISI VS KPK