Kompas.com - 14/10/2012, 15:44 WIB
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menyetujui rencana Komisi III DPR RI menaikkan anggaran Polri untuk menangani kasus korupsi. Namun, ia menilai, anggaran besar tidak menjamin kinerja Polri menjadi lebih baik dalam hal pemberantasan korupsi.

"Untuk mengharapkan penanganan kasus, profesionalisme maupun mentalnya baik itu tidak hanya tergantung dari masalah anggaran atau biaya, tapi bagaimana pendidikan dan latihan mereka (penyidik). Itu penting sekali," kata Bambang saat dihubungi, Minggu (14/10/2012).

Menurut Bambang, kemampuan para penyidik harus lebih diperhatikan. Para penyidik memerlukan pelatihan lebih untuk menangani kasus-kasus mulai dari penyelidikan hingga naik ke tahap penyidikan. Dengan ditambahnya anggaran tersebut, Polri dituntut dapat meningkatkan kinerja dalam penanganan kasus korupsi.

Lanjut Bambang, minimnya anggaran tak bisa lagi menjadi alasan Polri atas tidak efektifnya penanganan kasus korupsi selama ini. Kabar tunjangan penyidik yang ikut naik dengan penyamarataan biaya operasional penanganan kasus korupsi di Polri, Kejaksaan dan KPK juga tak menjamin hal tersebut.

"Kalau hanya disandarkan pada gaji saja saya tidak menjamin. Menurut saya, tidak menjamin bahwa itu akan menjadi baik," tandasnya.

Seperti diberitakan, Komisi III DPR berencana menyetarakan anggaran Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK pada 2013 untuk penanganan kasus korupsi.

Selama ini, anggaran penanganan kasus di Kepolisian dan Kejaksaan memang jauh lebih kecil dibandingkan KPK. Polri sendiri menjelaskan, biaya penyidikan di KPK bisa mencapai Rp 300 juta per kasus, sedangkan di kepolisian hanya sekitar Rp 37 juta per kasus. Sementara untuk gaji penyidik setingkat komisaris sekitar Rp 4 juta, sedangkan di KPK mencapai Rp 25 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Nasional
Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Nasional
Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Nasional
Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Nasional
Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Nasional
Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Nasional
Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.