Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/10/2012, 15:14 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik membantah jika partainya dituding sebagai "penumpang gelap" dalam Pilkada DKI Jakarta lalu. Taufik mengatakan bahwa pilkada lalu bukanlah batu loncatan bagi Gerindra untuk memenangkan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2014.

"Gerindra bukan penumpang gelap, bagaimana bisa dibilang penumpang gelap. Mungkin yang lain yang dimaksudkan. Yang saya tahu, Gerindra adalah partai pengusung Jokowi-Basuki," ujar Taufik, Sabtu (13/10/2012), seusai acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta.

Taufik menuturkan, Gerindra tidak mencari modal politik pilpres mendatang saat mendukung Gubernur DKI Jakarta terpilih itu. Menurutnya, strategi Gerindra dalam pilkada dan pilpres berbeda. Selain itu, popularitas Prabowo sebagai kandidat calon presiden yang diusung partai ini sudah terlebih dulu melejit sebelum Jokowi.

"Sebelum (survei) Jokowi keluar, Prabowo sudah populer rating-nya. Kami juga sudah survei internal dan hasilnya popularitas Prabowo yang paling tinggi," kata Taufik.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut ada banyak "penumpang gelap" yang ikut menikmati kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta. Mereka, menurut Megawati, mengklaim sebagai pihak yang paling berjasa dalam kemenangan Jokowi-Basuki. "Ikut menikmati sukses tanpa merasa terganggu sedikit pun secara moral," kata Megawati ketika memberikan pidato di pembukaan Rapat Kerja Nasionas (Rakernas) II PDI-P di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/10/2012).

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Tubagus Hasanuddin mengatakan, sindiran Megawati itu terkait keinginan pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di Jakarta setelah Jokowi-Basuki dilantik nantinya.

"Penumpang gelap ini berharap terlalu banyak. Ada yang titip jadi Ketua Bapeda (Badan Perencanaan Daerah), ada yang kasak-kusuk ke wali kota dan wakil wali kota. Saya dapat info sudah ada DP (down payment) untuk jabatan di pemda," kata Tubagus, Sabtu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Nasional
Ketua KPU Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan 'Dirumahsakitkan'

Ketua KPU Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan "Dirumahsakitkan"

Nasional
Jaksa Sebu Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebu Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Nasional
Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Nasional
Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Nasional
Tiba di Sidoarjo, Jokowi Hadiri Peringatan Satu Abad NU Besok

Tiba di Sidoarjo, Jokowi Hadiri Peringatan Satu Abad NU Besok

Nasional
Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

Nasional
Ketua Komisi II Pertanyakan Munculnya Isu Penghapusan Jabatan Gubernur di Tengah Berjalannya Tahapan Pemilu

Ketua Komisi II Pertanyakan Munculnya Isu Penghapusan Jabatan Gubernur di Tengah Berjalannya Tahapan Pemilu

Nasional
KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

Nasional
Cak Imin Ajak Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Juga Akan Ajak Dia Gabung KIB

Cak Imin Ajak Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Juga Akan Ajak Dia Gabung KIB

Nasional
KY Ungkap Masalah Struktural yang Bikin Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM Sepi Peminat

KY Ungkap Masalah Struktural yang Bikin Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM Sepi Peminat

Nasional
Jaksa Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 T, Jadi Alasan Pemberat

Jaksa Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 T, Jadi Alasan Pemberat

Nasional
Pemerintah Siapkan BUMN Jadi 'Off Taker' di Bidang Pangan

Pemerintah Siapkan BUMN Jadi "Off Taker" di Bidang Pangan

Nasional
Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.