Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gratifikasi, Koin KPK Diminta Dikembalikan

Kompas.com - 12/10/2012, 20:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengembalikan uang saweran pembangunan gedung KPK yang akhirnya dikabulkan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Uang itu dinilai merupakan salah satu bentuk gratifikasi.

Demikian diungkapkan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (12/10/2012). "Itu tidak boleh. Itu kan gratifikasi. Sebab kalau menurut saya, dana lembaga negara uangnya dari rakyat dan sudah ada alokasinya sendiri. Terserah KPK," ujarnya.

Senada dengan Taufiq Kiemas, anggota Komisi III DPR Dimyati Ahmad Natakusumah pun meminta KPK untuk berhati-hati menerima bantuan dari pihak lain. "KPK harus hati-hati dengan dukungan-dukungan terhadap KPK. Itu bisa saja dikelilingi oleh koruptor di belakangnya. Sehingga (KPK harus) hati-hati," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Oleh karena itu, Dimyati menilai langkah terbaiknya adalah dengan mengembalikan koin untuk KPK itu ke Kementerian Keuangan. "Bisa saja nanti uang rakyat itu untuk hibah dan sebaiknya diserahkan dulu saja kepada Kementerian Keuangan, karena KPK tidak boleh menerima," ujarnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Illian Deta, yang turut mengkoordinir gerakan koin untuk KPK itu menyatakan, pihaknya tetap menyerahkan uang itu kepada KPK.

"Kami akan tetap serahkan ke KPK untuk gedung. Kami berharap ini jadi monumen gedung baru," ujar Ilian.

Ilian menjelaskan, sejak Juni lalu, uang yang terkumpul mencapai Rp 386.561.396 juta. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah hingga hari penutupan pada Senin (15/10/2012) mendatang.

Lebih lanjut, Ilian menyarankan adanya sebuah ruangan khusus yang menjadi memorabilia pembangunan gedung KPK lantaran mulai dari tahun 2007, pembangunan gedung itu selalu dihambat sampai akhirnya masyarakat bahu membahu membantu.

Ruangan itu pun sekaligus bermanfaat sebagai pengingat bagi KPK bahwa masyarakat sudah menaruh kepercayaan yang begitu besar ke lembaga antikorupsi itu.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Gedung Baru KPK"

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com