Setelah Presiden Pidato...

KOMPAS.com — Sejumlah pujian dialamatkan ke isi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (8/10/2012) malam. Saat itu, Presiden menyampaikan sikapnya atas sejumlah persoalan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara RI hingga revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pidato itu pun segera diikuti sejumlah langkah. Selasa lalu, Komisi III DPR selaku penyusun draf revisi UU KPK melempar ”bola panas” masalah itu ke Badan Legislasi DPR. Alasannya, masa Komisi III untuk membahas revisi UU itu sudah habis karena draf dikirimkan ke Baleg sejak 4 Juli 2012.

Di sela-sela rapat dengan Tim Pengawas DPR untuk Penuntasan Kasus Bank Century, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman menyatakan segera berkoordinasi dengan KPK untuk menyelesaikan sejumlah persoalan. Misalnya, pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Polri.

Sutarman juga ”menggunakan” rapat itu untuk curhat. Ini terjadi ketika anggota Timwas menanyakan kemungkinan Polri mengambil alih pengusutan kasus korupsi di Bank Century yang diusut KPK. ”Ini ambil kasus korupsi simulator aja susah, apalagi kasus korupsi Century,” ujar Sutarman.

Sutarman juga mempertanyakan pembagian tugas antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam kasus Bank Century. Kebetulan yang diundang di rapat itu juga hanya kepolisian dan kejaksaan. ”Mestinya kalau dipanggil itu tiga-tiganya ini. Kita lihat progres masing-masing sesuai kesepakatan. Kami siap terus dimarahi, tetapi yang lain rasanya tidak pernah dimarahi,” kata Sutarman.

Saat rapat pembahasan anggaran yang dihadiri KPK kemarin, anggota Komisi III, Aboe Bakar, juga curhat. ”KPK ini menarik sekali. Kalau kita ngomong KPK, pasti salah. Pasti DPR dibenci,” kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu.

Seusai rapat, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani dan Sarifudin Sudding dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat mendekati Wakil Ketua KPK Zulkarnain. Mereka antara lain mempertanyakan sikap KPK yang diduga hanya menerima kelompok tertentu.

”Semua yang datang pasti diterima,” ujar Zulkarnain.

”Ah, tidak begitu,” timpal Yani.

Karena terus didesak dengan sejumlah ”pertanyaan” dari Yani dan Sudding, Zulkarnain pun mengatakan, dia ada di KPK karena dipilih Komisi III DPR.

”Kalau begitu, mungkin kami agak salah pilih orang,” ujar Yani.

Apakah kemungkinan salah pilih orang juga dilakukan rakyat saat pemilu legislatif? (M Hernowo)

Ikuti topik-topik pilihan Kompas.com:
Polisi vs KPK
Revisi UU KPK
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
Apa Kabar Kasus Century?