Kompas.com - 11/10/2012, 15:21 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan staf pemasaran Grup Permai Mindo Rosalina Manulang mengungkapkan, istilah "Ketua Besar" merujuk pada seorang pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang biasa dipanggil "Bang Ucok". Hal itu disampaikan Rosa saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan penerimaan suap kepengurusan anggaran proyek di Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan terdakwa Angelina Sondakh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (11/10/2012).

"Pimpinan Banggar. Nama sebutannya Bang Ucok," kata Rosa.

Dia menjawab pertanyaan anggota majelis hakim, Hendra Yosfin. Namun, Rosa tidak menjelaskan lebih jauh siapa pimpinan Banggar DPR yang disebut Bang Ucok itu. Sebelumnya, dalam persidangan wisma atlet SEA Games, Rosa mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan "Ketua Besar" itu antara pimpinan Banggar (sekarang mantan), Mirwan Amir atau Anas Urbaningrum.

Istilah "Ketua Besar" ini terungkap dalam transkrip percakapan BlackBerry Messenger (BBM) antara Rosa dan Angelina Sondakh. Menurut transkrip BBM tersebut, Angelina meminta kepada Rosa jatah "apel malang" untuk "Ketua Besar".

"Itu kan beda, hihihi, soalnya aku diminta ketua besar, lagi kepengin makan apel malang," demikian bunyi percakapan tersebut.

Kemudian, ada juga BBM dari Angelina yang mengatakan, "Tugas aku kalo diminta ketua besar harus menyediakan, soalnya apelnya beda rasanya, asli malang jadi ga ada duanya. Huahaaaa, jadi kalo boleh disediakan apel malang yang seger ya, kalo ketua besar kenyang kita khan enak."

Selain "Ketua Besar", muncul juga istilah "Pak Ketua" dalam transkrip BBM tersebut. Menurut Rosa, yang dimaksud dengan "Pak Ketua" adalah Ketua Komisi X DPR, Mahyuddin. Sementara Angelina tidak mengakui percakapan BBM-nya dengan Rosa tersebut.

Dalam persidangan hari ini, Rosa juga mengatakan, Angelina tidak sendirian dalam upaya penggiringan proyek. Adapun Angelina atau Angie didakwa menerima pemberian atau janji berupa uang senilai total Rp 12 miliar dan 2.350.000 dollar AS (Rp 21 miliar) dari Grup Permai. Pemberian tersebut diduga berkaitan dengan upaya penggiringan proyek di Kemendiknas dan Kemenpora.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Dugaan Suap Angelina Sondakh"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

    Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

    Nasional
    PDI-P: Mbak DPP Ketua Bidang Politik

    PDI-P: Mbak DPP Ketua Bidang Politik

    Nasional
    PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

    PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

    Nasional
    UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

    UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

    Nasional
    Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

    Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

    Nasional
    Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

    Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

    Nasional
    PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

    PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

    Nasional
    Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

    Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

    Nasional
    PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

    PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

    Nasional
    Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

    Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

    Nasional
    Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

    Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

    Nasional
    Anggota Komisi III Berharap Revisi UU Narkotika Dapat Ubah Pandangan Masyarakat soal Ganja Medis

    Anggota Komisi III Berharap Revisi UU Narkotika Dapat Ubah Pandangan Masyarakat soal Ganja Medis

    Nasional
    Melihat Tren Kenaikan Covid-19 yang Diprediksi Jokowi Capai Puncak pada Juli Ini

    Melihat Tren Kenaikan Covid-19 yang Diprediksi Jokowi Capai Puncak pada Juli Ini

    Nasional
    Sebut Megawati Tak Memungkinkan Aktif Keliling Lagi, Puan: Kita Jaga Kesehatannya

    Sebut Megawati Tak Memungkinkan Aktif Keliling Lagi, Puan: Kita Jaga Kesehatannya

    Nasional
    Indonesia-UEA kerja Sama CEPA, Mendag Zulhas: Sangat Menguntungkan, Tarif Ekspor Jadi Nol Persen

    Indonesia-UEA kerja Sama CEPA, Mendag Zulhas: Sangat Menguntungkan, Tarif Ekspor Jadi Nol Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.