Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Lebih Lebar Peluang Capres 2014

Kompas.com - 10/10/2012, 23:38 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peluang para tokoh yang potensial sebagai pemimpin nasional, perlu dibuka lebih lebar untuk dimajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2014.

Ini dapat memperbanyak alternatif dan pilihan bagi partai politik dan masyarakat, dalam pesta demokrasi dua tahun lagi itu.

Harapan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hidayat Nur Wahid, di Jakarta, Rabu (10/10/2012) ini.

"Semakin banyak dimunculkan tokoh-tokoh potensial untuk pemimpin nasional, akan semakin baik karena memperbanyak alternatif pilihan," katanya.

Hingga kini, sejumlah nama kian santer disebut-sebut dalam bursa calon wakil presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2014. Mereka berasal dari kalangan elite partai politik, menteri, pejabat publik, dan purnawirawan militer.

Saat ini, pembatasan sipil dan militer tidak lagi menentukan, sehingga calon pemimpin bisa datang dari latar belakang beragam. Masyarakat juga kian cerdas dan pintar menilai ketokohan, dan rekam jejak calon-calon itu.

Pencitraan dan jargon tokoh, tak lagi mudah membuat publik terkesima. Untuk membuka lebih banyak kemungkinan calon, PKS mengusulkan untuk menurunkan ambang batas pengajuan presiden dari partai politik.

Batasan perolehan 20 persen suara nasional itu dianggap terlalu tinggi, karena mungkin hanya satu atau dua partai yang bakal mencapainya.

Jika ambang batas itu disamakan dengan ambang batas parlemen yang 3,5 persen, tentu lebih banyak partai yang bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

"Jika ambang batas pencalonan presiden disamakan dengan ambang batas parlemen, mungkin ada sekitar delapan atau sembilan partai yang bisa mengajukan calon. Peluang lebih terbuka dan semakin banyak calon yang bisa dipilih rakyat," kata Hidayat.

Hingga kini, PKS masih terus menjaring nama-nama yang potensial diajukan sebagai capres dan cawapres. Penjaringan dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pengurus pusat.

Semua itu nanti digodok oleh Majelis Syuro partai dengan 99 anggota yang mewakili seluruh wilayah di Indonesia. "Kami sedang menjaring nama-nama, dan prosesnya masih panjang. Tak tertutup kemungkinan kami mengajukan kader partai sendiri," ucap Hidayat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

    Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

    Nasional
    Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

    Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

    Nasional
    KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

    KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

    Nasional
    PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

    PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

    Nasional
    Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

    Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

    Nasional
    KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

    KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

    Nasional
    Senyum Puan Saat Ditanya Kemungkinan PDI-P Merapat ke Prabowo

    Senyum Puan Saat Ditanya Kemungkinan PDI-P Merapat ke Prabowo

    Nasional
    KPU Sebut Permohonan Anies-Muhaimin Bukan Ranah MK, Harus Ditolak

    KPU Sebut Permohonan Anies-Muhaimin Bukan Ranah MK, Harus Ditolak

    Nasional
    303 Guru Besar dan Akademisi Surati MK, Minta Hakim Tak Cuma Urusi Jumlah Suara Sengketa Pilpres

    303 Guru Besar dan Akademisi Surati MK, Minta Hakim Tak Cuma Urusi Jumlah Suara Sengketa Pilpres

    Nasional
    Prabowo-Gibran Tak Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini

    Prabowo-Gibran Tak Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini

    Nasional
    THN Anies-Muhaimin Sebut Pemilu Ulang Tanpa Gibran Mungkin Dikabulkan MK

    THN Anies-Muhaimin Sebut Pemilu Ulang Tanpa Gibran Mungkin Dikabulkan MK

    Nasional
    Sengketa Pilpres, 303 Guru Besar dan Masyarakat Sipil Layangkan 'Amicus Curiae' ke MK

    Sengketa Pilpres, 303 Guru Besar dan Masyarakat Sipil Layangkan "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Kemenlu: Kapal Korsel Tenggelam di Jepang, 6 WNI Meninggal

    Kemenlu: Kapal Korsel Tenggelam di Jepang, 6 WNI Meninggal

    Nasional
    Kemenkumham Salurkan Bantuan untuk Kaum Duafa dan Yatim Piatu yang Jadi Korban Banjir di Kendari

    Kemenkumham Salurkan Bantuan untuk Kaum Duafa dan Yatim Piatu yang Jadi Korban Banjir di Kendari

    Nasional
    Jokowi Bertemu CEO Freeport di Istana, Bahas Perpanjangan Izin Tambang

    Jokowi Bertemu CEO Freeport di Istana, Bahas Perpanjangan Izin Tambang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com