Marzuki Alie: Presiden Tak Perlu Ikut Campur dalam Persoalan KPK dan Polri

Kompas.com - 07/10/2012, 20:12 WIB
|
EditorHeru Margianto

DENPASAR, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu ikut campur dalam ketegangan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, utamanya dalam situasi yang saat ini memanas terkait kasus Novel Baswedan (ikuti topik: Polisi vs KPK).

"Saya kira persoalan ini belum sampai untuk Presiden ikut campur karena menurut saya cukup kesadaran kedua pimpinan lembaga penegak hukum ini untuk menyelesaikan persoalan secara baik-baik," ujar Marzuki Alie disela-sela pertemuan dengan pengurus daerah Partai Demokrat Provinsi Bali di Renon, Denpasar, Minggu (7/10/2012) sore tadi.

Marzuki Alie meminta kepada kedua pimpinan lembaga penegak hukum tersebut untuk melepaskan ego masing-masing demi kepentingan yang lebih besar. "Mari kita ajak kedua pimpinan lembaga penegak hukum ini melepaskan ego institusi. Berpikirlah sebagai negarawan untuk kepentingan bangsa," katanya.

Menurutnya, cara yang dilakukan Polri dengan mendatangi KPK untuk menangkap seorang penyidik KPK, Kompol Novel, tidaklah tepat. Polisi, kata dia, selayaknya menempuh cara-cara yang elegan yang tidak memancing kemarahan rakyat.

 

Ia menambahkan, Kapolri Jendral Timur Pradopo yang mengenal baik Ketua KPK Abraham Samad seharusnya berkomunikasi secara baik-baik untuk embahas masalah tersebut guna menghindari polemik seperti saat ini.

"Kapolri kan kenal baik-baik dengan Pak Abraham. Pak Kapolri bisa telepon baik-baik kepada Pak Abraham, di sana ada anak buah saya yang ada masalah hukum, tolong lapor kembali kepada institusinya agar dapat diproses. Itu kan sangat elegan sekali dan tidak menimbulkan persoalan seperti sekarang," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan, ketegangan KPK dan Polri meruncing menyusul upaya Polri menangkap penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan. Novel yang berperan dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi Korlantas Polri dituding bertangungjawab atas dugaan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap enam pencuri sarang walet di wilayah Polda Bengkulu pada tahun 2004. Saat itu Novel berpangkat Iptu dan menjabat sebagai Kasatreskrim Polda Bengkulu.

 

 

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

    KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

    Nasional
    KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

    KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

    Nasional
    KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

    KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

    Nasional
    KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

    KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

    Nasional
    KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

    KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

    Nasional
    KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

    KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

    Nasional
    Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

    Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

    Nasional
    Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

    Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

    Nasional
    Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

    Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

    Nasional
    2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

    2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

    Nasional
    Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

    Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

    Nasional
    Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

    Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

    Nasional
    Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

    Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

    Nasional
    Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

    Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

    Nasional
    Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

    Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.