Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudi: Presiden Tidak Diam

Kompas.com - 07/10/2012, 16:30 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi membantah anggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diam dan seolah tidak peduli terhadap polemik yang terjadi antara Kepolisian Negara RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, apa yang terjadi tak serunyam yang digambarkan selama ini.

"Presiden tidak mendiamkan. Presiden menjalankan sistem. Keadaan tidak serunyam yang digambarkan orang tertentu," kata Sudi, dalam pernyataan kepada pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (7/10/2012) sore.

Ia mengatakan, sejak awal terjadi ketegangan antara Polri dan KPK, Presiden selalu mengikuti perkembangan. Sikap ataupun respons Presiden, kata dia, tak selalu harus diungkapkan. "Presiden tidak perlu menyampaikan sikap Presiden kepada LSM tertentu atau politisi tertentu. Setiap persoalan di negeri ini, Presiden tidak pernah alpa mengikuti. Paling tidak memberikan arahan bagaimana agar tidak berkembang," papar Sudi.

Sudi juga menyoroti perkembangan yang terjadi di media sosial. Ia mengemukakan, ada hal-hal atau anggapan yang tidak pantas ditujukan kepada Presiden. Presiden SBY sendiri, kata dia, siap mengambil alih jika polemik kedua institusi ini tidak menemukan jalan keluar. Pernyataan resmi Presiden akan disampaikan pada Senin (8/10/2012) atau paling lambat Selasa (9/10/2012) siang.

Sejak berkembangnya polemik antara Polri dan KPK, di antaranya terkait penarikan penyidik Polri yang bertugas di KPK, wacana revisi Undang-Undang KPK yang dinilai pelemahan KPK, hingga tindakan Polri yang mengirimkan personeilnya untuk menangkap penyidik KPK asal Polri, Novel Baswedan, respons Presiden selalu ditunggu. Di media sosial, Tagar (#) "saveKPK" dan "presidenkemana" mewarnai linimasa di twitterland. Situs salingsilang mencatat, tagar "saveKPK" menjadi salah satu topik tren di twitter Indonesia.

Dorongan agar Presiden memberikan pernyataan juga muncul dari sejumlah kalangan. Di antaranya guru besar Fakultas Hukum UI Hikmahanto Juwana. Ia mengatakan, Presiden harus menyelamatkan institusi kepolisian dari tindakan unsur pimpinan Polri yang akan melunturkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Berita terkait dinamika polemik Polri dan KPK dapat diikuti dalam topik:
Polisi vs KPK
Revisi UU KPK
KPK Krisis Penyidik
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com