Marzuki Alie: Penyidik KPK Tak Kebal Hukum

Kompas.com - 06/10/2012, 18:19 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengatakan, tidak ada kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adanya pernyataan kriminalisasi atas KPK, menurutnya, terlalu tendensius karena semua orang harus taat hukum, tidak terkecuali penyidik KPK.

"Penyidik di KPK itu (Komisaris Novel Baswedan), kata Polri, kan lagi ada kasus. Jadi tidak semua orang bisa kebal hukum," kata Marzuki kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (6/10/2012).

Marzuki menjelaskan, tidak ada keanehan jika kasus yang menimpa Novel dibuka sekarang. Hal tersebut merupakan wewenang Polri yang masih menaungi Novel. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, Novel masih tercatat sebagai anggota Polri sehingga harus menaati aturan hukum yang berlaku di Polri.

"Itu kan wewenang Polri, dia (Novel) harus mengikuti prosedur hukum, tak bisa kebal hukum. Jadi biarkan proses hukum yang berjalan," katanya.

Marzuki menambahkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto tidak perlu menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah antara Polri dan KPK. Menurutnya, permasalahan antara KPK dan Polri dapat diselesaikan oleh dua lembaga tersebut tanpa melibatkan jajaran eksekutif.

"Cukup dua lembaga penegak hukum itu saja yang menyelesaikan secara terbaik, yakni dengan melepaskan ego institusi masing-masing," katanya.

Anggota Polda Bengkulu dibantu Polda Metro Jaya berusaha menangkap Novel di Gedung KPK, Jumat (5/10/2012) malam. Polisi menilai Novel terlibat dalam kasus penganiayaan berat di Bengkulu pada 2004. Penjemputan Novel di KPK itu gagal karena Polri akhirnya menarik anggotanya yang mendatangi gedung KPK.

Berita lain mengenai kasus penangkapan Novel dapat dibaca dalam topik Polisi Vs KPK.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

    CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

    Nasional
    Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

    Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

    Nasional
    Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

    Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

    Nasional
    KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

    KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

    Nasional
    Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

    Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

    Nasional
    Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

    Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

    Nasional
    Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

    Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

    Nasional
    Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

    Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

    Nasional
    Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

    Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

    Nasional
    Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

    Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

    Nasional
    Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

    Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

    Nasional
    KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

    KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

    Nasional
    Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

    Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

    Nasional
    Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

    Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

    Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X