Presiden Diminta Buktikan Komitmen

Kompas.com - 06/10/2012, 15:52 WIB
|
EditorRusdi Amral

SALATIGA, KOMPAS.com - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono diminta membuktikan komitmen serta keseriusannya dalam memberantas korupsi dengan segera menginstruksikan Kepolisian RI untuk menghentikan unjuk kekuatan (show of force) yang dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Segala upaya untuk menekan dan menghambat kerja KPK merupakan bentuk intervensi dan arogansi kekuasaan yang bertentangan dengan hukum.

Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Kristen Satya Wacana (PSAK UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu (6/10/2012), mengeluarkan pernyataan sikap tersebut terkait penjemputan paksa Polri kepada salah seorang penyidik KPK pada Jumat (5/10/2012) malam. Ketua Bersama PSAK UKSW, Theofransus Litaay dan Yakub Adi Krisanto mendesak Presiden untuk membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan turun langsung dan mengintruksikan Polri untuk tidak lagi menekan KPK.

Demikian juga lembaga lain di bawah Presiden agar mendukung tugas-tugas KPK dalam pemberantasan korupsi. Semua pihak harus menghormati proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh KPK. Kewenangan yang dimiliki KPK merupakan kewenangan yang sah berdasarkan Undang-undang. Karena itu, setiap upaya penekanan terhadap KPK merupakan bentuk intervensi dan arogansi kekuasaan yang bertentangan dengan hukum.

PSAK juga berpendapat, kehadiran KPK telah membawa angin segar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas. Karena itu, upaya pelemahan institusi KPK juga merupakan serangan terhadap rasa keadilan masyarakat.

Yakub menambahkan, dukungan masyarakat seperti yang terjadi di gedung KPK pada Jumat malam, bisa menjadi embrio people power berkait ketidaksenangan publik terhadap institusi kepolisian. Apalagi tindakan kepolisian itu menunjukkan bahwa Polri tidak tersentuh, artinya pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan di tubuh Polri. "Ini akan memperkuat persepsi publik, bahwa kepolisian adalah institusi yang korup. Itu terbukti ketika KPK justru dilemahkan ketika mencoba masuk ke tubuh Polri," kata Yakub.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X