Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djoko Suyanto Tak Mau Campuri Kasus Novel

Kompas.com - 06/10/2012, 15:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto tak mau mencampuri penanganan kasus yang melibatkan anggota Polri yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Novel Baswedan. Menurut Djoko, penanganan kasus Novel merupakan kewenangan penyidik Polri.

Sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Djoko juga tak mau mencampuri lebih dalam langkah Kepolisian Polda Bengkulu yang mengangkat kembali kasus tahun 2004 .

"Saya tidak tahu perkaranya karena saya baru tahu semalam. Saya tidak ingin lebih dalam terkait substansi. Itu kewenangan penyidik. Itu ada aturan hukumnya. Saya kira teman-teman KPK juga mengerti tentang itu. Soal subtansi (kasus) tanyakan ke Kapolri (Jenderal Timur Pradopo)," kata Djoko di Jakarta, Sabtu ( 6/10/2012 ).

Seperti diberitakan, Kepolisian menuduh Novel melakukan penganiayaan berat terhadap enam orang pencuri sarang burung walet tahun 2004 . Ketika itu, Novel menjabat sebagai Kepala Satuan reserse Kriminal Polda Bengkulu.

Pimpinan KPK menyebut apa yang dilakukan terhadap Novel merupakan upaya kriminalisasi. Novel disebut tidak ditempat kejadian. Namun, sebagai pimpinan, Novel bertanggungjawab dan telah dikenakan sanksi etik.

Pimpinan KPK juga mengkaitkan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator di Korps Lalu Lintas Polri yang ikut ditangani Novel. Bahkan, Novel ikut memeriksa tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Delapan tahun berlalu, Polda Bengkulu menetapkan Novel sebagai tersangka. Upaya penangkapan Novel hendak dilakukan tanpa pemberitahuan ke Kapolri. Ketika dipertanyakan sikap Polda Bengkulu itu, Djoko memaklumi lantaran kejahatan lintas provinsi tak perlu sampai dilaporkan ke Kapolri.

"Kalau harus lapor, tiap hari kerjaanya hanya seperti itu. Makanya tadi malam saya tanya, Kapolri tidak tahu. Dudukan pada yang sebenarnya. Saya tidak bela Polri, tidak bela KPK. Kedua lembaga harus diselamatkan," kata Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com