Kabareskrim: Jangan Benturkan KPK-Polri

Kompas.com - 06/10/2012, 15:31 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus bergulir. Mulai dari masalah kewenangan penanganan kasus dugaan korupsi simulator SIM, tarik-menarik penyidik, dan kini kedatangan Penyidik Polda Bengkulu dan Polda Metro Jaya ke gedung KPK, Kuningan, Jumat (5/10/2012) malam.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Sutarman menilai sebagai dua lembaga penegak hukum, Polri dan KPK seharusnya bersinergi. Berbagai pihak diminta tidak membenturkan KPK dan Polri dalam berbagai kasus yang melibatkan keduanya.

"Jangan dibawa-bawa lagi, jangan dibentur-benturkan lagi. Kita akan membangun sinergitas dari unsur aparatur penegak hukum ini, sehingga kita memiliki daya power yang kuat untuk mencegah maupun memberantas korupsi ini," ujar Sutarman di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (6/10/2012).

Menurutnya, baik KPK dan Polri hanya kurang dalam masalah koordinasi. Dalam kasus tidak diperpanjangnya 20 penyidik kepolisian di KPK misalnya, Sutarman menjelaskan bahwa Polri tidak pernah berupaya melemahkan KPK. Menurutnya, berbagai pihak pun tak perlu terus mempermasalahkan hal tersebut. "Kalau terus dibawa seperti ini kapan kita bekerja? Kapan kita menangkap pelaku?" pungkasnya.

Belakangan ini kedua lembaga penegak hukum ini memang seolah tidak 'akur'. Dalam kasus dugaan korupsi Simulator SIM, keduanya berebut kewenangan. Bahkan tiga orang sama-sama menjadi tersangka dalam kasus yang menyeret beberapa anggota kepolisian tersebut.

Kemudian, kasus tarik-menarik penyidik. Setelah Polri tidak memperpanjang masa tugas 20 penyidiknya, lembaga antikorupsi tersebut malah mengangkat 28 penyidik asal kepolisian menjadi pegawai tetap di KPK. Polri meminta anggotanya tersebut untuk memberikan surat pengunduran diri sebelum menjadi pegawai di luar institusi Polri.

Ketegangan antara KPK dan Polri kembali terjadi, Jumat (5/10/2012) malam. Ketegangan itu berawal dari datangnya penyidik Polda Bengkulu yang berencana menangkap salah satu penyidik KPK, Kompol Novel.

Penyidik Polda Bengkulu datang membawa surat perintah penangkapan untuk Novel yang diduga terlibat kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian atas pencuri sarang burung walet di bengkulu tahun 2004. Kedatangan mendadak tersebut memang menuai sejumlah pertanyaan.

Peristiwa itu pun kembali banyak dikaitkan dengan kasus dugaan simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri tahun 2011. Novel diketahui menjadi kepala satuan tugas penanganan kasus korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas (Korlantas) itu.

Tak hanya itu, kedatangan petugas Polda Bengkulu itu juga bersamaan dengan jadwal pemeriksaan terdangka kasus simulator, Inspektur Jenderal Djoko Susilo di KPK Jumat pagi hingga sore. Namun keterkaitan hal itu dibantah oleh Polri.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

    ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

    Nasional
    Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

    Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

    Nasional
    Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

    Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

    Nasional
    Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

    Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

    Nasional
    Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

    Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

    Nasional
    Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

    Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

    Nasional
    Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

    Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

    Nasional
    Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

    Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

    Nasional
    Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

    Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

    Nasional
    Ketua DPR Minta Perguruan Tinggi Gelar Kajian Ilmiah Menyongsong Tatanan Baru

    Ketua DPR Minta Perguruan Tinggi Gelar Kajian Ilmiah Menyongsong Tatanan Baru

    Nasional
    Kemenlu: Jumlah WNI Meninggal akibat Covid-19 di Saudi Bertambah 6 Orang

    Kemenlu: Jumlah WNI Meninggal akibat Covid-19 di Saudi Bertambah 6 Orang

    Nasional
    Yuri: Sebagian Besar Penderita Covid-19 Tak Punya Gejala Klinis Berat

    Yuri: Sebagian Besar Penderita Covid-19 Tak Punya Gejala Klinis Berat

    Nasional
    ICW Mempertanyakan Mengapa KPK Tak Menjerat Rektor UNJ

    ICW Mempertanyakan Mengapa KPK Tak Menjerat Rektor UNJ

    Nasional
    471 Pasien Sembuh dari Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

    471 Pasien Sembuh dari Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

    Nasional
    Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

    Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X