Jaga Lambusango, Jaga Kehidupan...

Perjalanan kami siang itu mendekati tujuan. Mobil pun melaju santai di jalan yang membelah desa, kebun, serta sungai sambil diselingi naik-turun dan kelak-kelok bukit. Hingga pada suatu titik, jalanan tadi menuntun pada lebatnya rimba nan hijau.

Ini sudah mau sampai lokasi,” ujar La Aete (60), tokoh warga Labundo-bundo, Desa Kakenauwe, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, yang ikut dalam perjalanan dari Kota Bau-Bau itu, September lalu. Lokasi yang dimaksud adalah Cagar Alam Kakenauwe dan Suaka Margasatwa Lambusango.

Keduanya adalah bagian dari kompleks hutan Lambusango di jantung Pulau Buton. Jalan poros Bau-Bau-Kamaru persis mengiris Cagar Alam Kakenauwe di sisi utara-barat dan Suaka Margasatwa Lambusango di sisi timur-selatan.

Perjalanan sekitar empat kilometer menembus hutan itu diselimuti kesejukan udara segar. Suara berbagai burung dan jangkrik saling adu nyaring menyapa setiap pelintas. Pohon tinggi yang menjulang rapat di kanan-kiri jalan, memayungi dari teriknya mentari siang.

La Aete menjelaskan, hutan itu masih seperti kondisi aslinya sejak zaman leluhur dan menjadi rumah berbagai keanekaragaman hayati, khususnya endemis Sulawesi. Endemis itu di antaranya anoa, kuskus sulawesi, rangkong sulawesi, dan babirusa.

Warga Labundo-bundo yang bermukim di bibir hutan Lambusango memiliki kearifan lokal yang turut menjaga kelestarian alam itu. Salah satunya terbungkus dalam upacara adat bernama Bataana Tombi, yang berarti ’membanting bendera’. Ritual itu dilakukan tokoh adat dan perwakilan warga desa di dalam hutan.

La Aete mengatakan, salah satu prosesi melibatkan pengucapan sumpah yang mengutuk siapa pun yang merusak hutan secara sewenang-wenang, dengan kesulitan hidup. ”Upacara itu dilakukan lima tahun sekali. Dengan adanya sumpah itu, warga tak berani merusak hutan,” kata La Aete, yang juga mantan Kepala Desa Labundo- bundo itu.

Oleh karena itu pula, dulu setiap ada warga Labundo-bundo yang hendak membuka kebun di hutan harus memusyawarahkannya dengan warga dan tokoh adat. Berbagai hal harus dipertimbangkan sebelum keinginan membuka kebun disetujui.

”Harus dilihat dulu apakah lokasi kebun dekat dengan mata air atau tebing misalnya,” ujar La Aete. Hal itu penting agar keberadaan kebun tak mengganggu pasokan air dari hutan dan tidak menyebabkan longsor. Kini, praktik pembukaan kebun di hutan sudah tidak ada dan warga Labundo-bundo hanya memanfaatkan kebun yang ada.

Ekowisata