Kompas.com - 05/10/2012, 18:22 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menahan Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo seusai pemeriksaan Jumat (5/10/2012). KPK memeriksa Djoko sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Polri.

Djoko yang tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (5/10/2012) sekitar pukul 09.00 WIB itu keluar gedung KPK dengan didampingi tim pengacaranya sekitar pukul 17.40 WIB. Djoko pun meninggalkan gedung KPK dengan mengendarai mobil Range Rover hitam.

"Tidak ada penahanan terhadap DS (Djoko Susilo)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat kepada wartawan. Tidak ditahannya Djoko hari ini seolah di luar kebiasaan KPK.

Seperti diketahui, KPK kerap menahan tersangkanya seusai diperiksa perdana. Apalagi jika pemeriksaan tersebut belangsung pada hari Jumat. Kerapnya penahanan di hari Jumat memunculkan istilah "Jumat keramat" di KPK.

Batalnya penahanan Djoko ini juga seolah tidak sesuai dengan pernyataan Ketua KPK, Abraham Samad kemarin. Sebelumnya Abraham mengatakan siap menandatangani surat penahanan Djoko.

Namun, hari ini di Makassar Abraham mengatakan KPK tidak akan menahan Djoko. Hal itu dikarenakan Abraham tidak dapat menandatangani surat penahanan Djoko karena sedang berada di Makassar, mengikuti pemakaman kakak iparnya. Menurut Abraham, surat penahanan harus ditandatangani paling tidak tiga pimpinan KPK. Abraham mengatakan, di kantor KPK hari ini hanya ada pimpinan KPK, Busyro Muqoddas dan Zulkarnain.

"Saya ada di Makassar, Pak Bambang berada di Samarinda, Adnan Pandu di Malaysia. Jadi yang ada di Jakarta hanya Pak Muqoddas dan Zulkarnain. Jelas tidak bisa dilakukan penahanan hari ini, karena syaratnya minimal ada tiga pimpinan KPK. Kalau ke depannya, saya belum tahu kapan dijadwalkan," ujar Abraham di Makassar siang tadi.

KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo serta Direktur PT CMMA Budi Susanto, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang. Didik, Budi, maupun Sukotjo juga menjadi tersangka di Kepolisian.

Djoko bersama tiga tersangka lain itu diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan sehingga mengakibatkan kerugian negara atau keuntungan pihak lain. Adapun, kerugian negara dalam proyek pengadaan simulator roda dua dan roda empat ini mencapai Rp 90 miliar hingga Rp 100 miliar. Selain itu, Djoko juga diduga menerima suap miliaran rupiah dari Budi Susanto terkait proyek senilai Rp 198,6 miliar tersebut.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Dugaan Korupsi Korlantas Polri"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perkembangan Kasus Brigadir J, Motif hanya  Untuk Orang Dewasa dan Kesimpulan LPSK

    Perkembangan Kasus Brigadir J, Motif hanya Untuk Orang Dewasa dan Kesimpulan LPSK

    Nasional
    4 Fakta Covid-19 Subvarian Omicron BA.4.6

    4 Fakta Covid-19 Subvarian Omicron BA.4.6

    Nasional
    Unjuk Keberanian Kapolri dari Awal sampai Akhir

    Unjuk Keberanian Kapolri dari Awal sampai Akhir

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Mahfud MD Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif | Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis

    [POPULER NASIONAL] Mahfud MD Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif | Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis

    Nasional
    Soal Asesmen Istri Ferdy Sambo, LPSK: Kesimpulan Kami Dia Tidak Butuh Perlindungan

    Soal Asesmen Istri Ferdy Sambo, LPSK: Kesimpulan Kami Dia Tidak Butuh Perlindungan

    Nasional
    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Nasional
    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    Nasional
    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Nasional
    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

    Nasional
    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Nasional
    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Nasional
    Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Nasional
    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    Nasional
    Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.