Irjen Djoko Tersangka, Tren Baru Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 04/10/2012, 20:20 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditetapkannya mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo menjadi tersangka kasus korupsi merupakan tren baru bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester pertama 2012, atau periode Januari hingga Juni 2012, aktor tersangka korupsi tidak ada yang berasal dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang terseret kasus korupsi diperkirakan akan menjadi tren baru korupsi semester II tahun 2012.

"Belum ada penetapan tersangka dari penegak hukum. Ini akan jadi tren korupsi semester dua di tahun 2012," ujar Peneliti ICW Tama S Langkun di kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2012).

Hasil pantauan ICW, pada semester pertama ini sebanyak 597 orang menjadi tersangka kasus korupsi. Di antaranya, sebanyak 283 merupakan pegawai di level pemerintah daerah, disusul tersangka dari pihak swasta atau rekanan sebanyak 122 orang dan direktur atau karyawan BUMN/ BUMD yakni 62 orang.

Dengan demikian, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan jenderal bintang dua menjadi tersangka kasus korupsi pada 27 Juli 2012 itu akan menjadi tren korupsi periode Juli hingga Desember 2012. Hal itu menandakan penanganan kasus korupsi mulai berani menyentuh tubuh institusi penegak hukum seperti Polri dan kejaksaan.

Dalam kasus dugaan korupsi Simulator SIM itu, tak hanya Irjen Djoko yang menjadi tersangka, tapi juga Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teddy Rusmawan, dan Komisaris Polisi (Kompol) Legimo.

Secara umum, dikatakan Tama, banyak terjadi perubahan dalam pemberantasan korupsi, khususnya di daerah. KPK telah cukup banyak menjerat aktor dari elit partai maupun pejabat tinggi negara seperti anggota DPRD, Kepala Daerah, DPR, dan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Sementara, untuk kepolisian dan kejaksaan dianggap masih fokus menjerat pegawai kelas teri.

"Paling banyak dihuni oleh pelaku-pelaku dari partai politik seperti Golkar," ujar Tama.

Berita terkait juga dapat diikuti di topik: Dugaan Korupsi Korlantas.

 

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

    Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

    Nasional
    Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

    Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

    Nasional
    Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

    Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

    Nasional
    Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

    Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

    Nasional
    Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

    Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

    Nasional
    KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

    KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

    Nasional
    Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

    Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

    Nasional
    Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

    Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

    Nasional
    Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

    Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

    Nasional
    Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

    Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

    Nasional
    Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

    Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

    Nasional
    Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

    Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

    Nasional
    Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

    Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

    Nasional
    Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

    Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

    Nasional
    Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

    Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X