Kompas.com - 04/10/2012, 20:20 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditetapkannya mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo menjadi tersangka kasus korupsi merupakan tren baru bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester pertama 2012, atau periode Januari hingga Juni 2012, aktor tersangka korupsi tidak ada yang berasal dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang terseret kasus korupsi diperkirakan akan menjadi tren baru korupsi semester II tahun 2012.

"Belum ada penetapan tersangka dari penegak hukum. Ini akan jadi tren korupsi semester dua di tahun 2012," ujar Peneliti ICW Tama S Langkun di kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2012).

Hasil pantauan ICW, pada semester pertama ini sebanyak 597 orang menjadi tersangka kasus korupsi. Di antaranya, sebanyak 283 merupakan pegawai di level pemerintah daerah, disusul tersangka dari pihak swasta atau rekanan sebanyak 122 orang dan direktur atau karyawan BUMN/ BUMD yakni 62 orang.

Dengan demikian, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan jenderal bintang dua menjadi tersangka kasus korupsi pada 27 Juli 2012 itu akan menjadi tren korupsi periode Juli hingga Desember 2012. Hal itu menandakan penanganan kasus korupsi mulai berani menyentuh tubuh institusi penegak hukum seperti Polri dan kejaksaan.

Dalam kasus dugaan korupsi Simulator SIM itu, tak hanya Irjen Djoko yang menjadi tersangka, tapi juga Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teddy Rusmawan, dan Komisaris Polisi (Kompol) Legimo.

Secara umum, dikatakan Tama, banyak terjadi perubahan dalam pemberantasan korupsi, khususnya di daerah. KPK telah cukup banyak menjerat aktor dari elit partai maupun pejabat tinggi negara seperti anggota DPRD, Kepala Daerah, DPR, dan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Sementara, untuk kepolisian dan kejaksaan dianggap masih fokus menjerat pegawai kelas teri.

"Paling banyak dihuni oleh pelaku-pelaku dari partai politik seperti Golkar," ujar Tama.

Berita terkait juga dapat diikuti di topik: Dugaan Korupsi Korlantas.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

    Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

    Nasional
    Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

    Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

    Nasional
    Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

    Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

    Nasional
    Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

    Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

    Nasional
    Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

    Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

    Nasional
    Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

    Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

    Nasional
    Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

    Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

    Nasional
    Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

    Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

    Nasional
    IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

    IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

    Nasional
    Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

    Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

    Nasional
    Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

    Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

    Nasional
    Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

    Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

    Nasional
    Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

    Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

    Nasional
    Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

    Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

    Nasional
    Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

    Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.