KPK Temukan Petunjuk Keterlibatan Anas dalam Hambalang

Kompas.com - 04/10/2012, 20:02 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan petunjuk yang mengarah pada keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang. KPK tengah merangkai petunjuk-petunjuk tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti untuk menjerat Anas.

“Berdasarkan petunjuk-petunjuk atau pernyataan-pernyataan yang ada memang seperti itu. Tapi petunjuk belum bisa disimpulkan sebagai bukti, harus disaturangkaikan dengan bukti-bukti lain,” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas di Jakarta, Kamis (4/10/2012) saat ditanya apakah ada indikasi ke arah keterlibatan Anas.

Berdasarkan informasi dari KPK yang diterima Kompas, salah satu bukti indikasi keterlibatan Anas dalam proyek tersebut adalah pembelian sebuah Toyota Harrier pada November 2009 di dealer mobil Duta Motor Pacenongan, Jakarta Pusat.  Mobil mewah B 15 AUD itu diduga dibelikan PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya katena telah memenangkan tender proyek Hambalang.

“Sudah kita ketahui ada sopir Anas dipanggil dan seterusnya. Jadi kita mengapresiasi setiap informasi atau petunjuk-petunjuk yang masuk kita kembangkan,” kata Busyro. Dia juga mengatakan KPK mungkin memanggil Anas dalam penyelidikan Hambalang jilid II ini jika memang keterangannya diperlukan.

KPK membuka penyelidikan jilid II Hambalang setelah menetapkan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar sebagai tersangka.  Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjojanto, penetapan Deddy sebagai tersangka merupakan anak tangga pertama sebagai pijakan KPK mengusut keterlibatan pihak lain.

Rabu (3/10/2012), KPK meminta keterangan istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni. Neneng dimintai keterangan seputar aktivitasnya di Grup Permai yang dalam persidangan Nazaruddin mencuat cerita aliran dana dari kas perusahaan tersebut ke arena kongres Partai Demokrat. Melalui kongres tersebut, Anas terpilih sebagai ketua umum partai.

Dalam persidangan Nazaruddin terungkap cerita soal uang yang disimpan di kas Grup Permai dan dikirim ke kongres Partai Demokrat. Uang tersebut dikirim melalui kurir Grup Permai. KPK sudah meminta keterangan kurir tersebut. Selasa lalu, KPK meminta keterangan salah satu Ketua DPP Partai Demokrat Umar Arsal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satu tim sukses Anas dalam kongres Partai Demokrat 2010 itu mengaku pemeriksaannya terkait penyelenggaraan kongres. Nama Umar mencuat dalam sidang Nazaruddin. Namanya disebut mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Minahasa Tenggara Diana Maringka. Dalam kesaksiannya, Diana mengaku mendapat uang 7.000 dollar Amerika Serikat, Rp 100 juta, dan Rp 30 juta dalam beberapa tahap selama kongres.

Menurut Diana, uang tersebut terkait pemenangan Anas Urbaningrum dalam kongres. Uang tersebut diperoleh dari Umar. Umar mengakui memang sempat membagikan uang transportasi untuk sejumlah DPC.

Ikuti perkembangan beritanya di topik pilihan "Skandal Proyek Hambalang"

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

    Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat Sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

    Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat Sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

    Nasional
    Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

    Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

    Nasional
    Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

    Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

    Nasional
    Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

    Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

    Nasional
    Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

    Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

    Nasional
    Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

    Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

    Nasional
    Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

    Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

    Nasional
    Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

    Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

    Nasional
    Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

    Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

    Nasional
    Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

    Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

    Nasional
    Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

    Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

    Nasional
    Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

    Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

    Nasional
    Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

    Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

    Nasional
    Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

    Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.