Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Momentum HUT 67 TNI Untuk Kedaulatan NKRI

Kompas.com - 03/10/2012, 20:08 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menjelaskan, momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah refleksi atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya, ancaman terhadap keutuhan NKRI terbungkus secara samar oleh kepentingan pihak tertentu yang berusaha merongrong kedaulatan bangsa.

"Menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI bukan hanya tugas TNI semata, tapi juga merupakan tugas segenap lapisan masyarakat dan komponen bangsa. Oleh karena itu, dengan ulang tahun TNI ini mari kita menguatkan langkah bersama melindungi NKRI dari ancaman dan gangguan kelompok yang akan memecah belah kita semua," ujar Panglima TNI Agus Suhartono di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/10/2012).

Panglima TNI menjelaskan, secara faktual ancaman terhadap kedaulatan NKRI tidak berbentuk invasi ataupun agresi militer negera lain. Ancaman kedaulatan NKRI di masa kini lebih kepada disintegrasi bangsa dan adanya ancaman asimetris sebagai akibat era globalisasi. TNI, lanjutnya, akan terus mengajak masyarakat berperan aktif menanggulangi hal itu.

"Oleh karena itu, mari kita kembali menguatkan langkah perjuangan bersama, sebagaimana yang kita semua lakukan pada masa merebut kemerdekaan dulu. Kedaulatan NKRI harus jadi nomor satu," tambahnya.

Seperti yang diwartakan, Hari Ulang Tahun TNI diperingati setiap 5 oktober. HUT ke 67 TNI pada tahun ini, mengusung tema "Dilandasi Profesionalisme, Semangat Juang dan Solidaritas, TNI Bersama Segenap Komponen Bangsa Siap Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah NKRI.

Tema tersebut, menurut Panglima TNI, adalah cerminan kuat atas tekad TNI melaksanakan tugas dasarnya. Tiga tugas dasar TNI tersebut meliputi menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap tumpah darah bangsa dan negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

    Nasional
    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Nasional
    Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Nasional
    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Nasional
    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Nasional
    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    Nasional
    Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Nasional
    Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Nasional
    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    Nasional
    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    Nasional
    Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Nasional
    KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

    KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

    Nasional
    KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

    KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com