Kompas.com - 02/10/2012, 14:42 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melacak aliran dana proyek Hambalang ke Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung, sepanjang ada bukti yang mengarah ke sana. KPK kembali membuka penyelidikan Hambalang setelah menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar sebagai tersangka.

"Kalau nanti terbukti ada sejumlah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang terkait dengan kasus Hambalang mengalir misalnya ke Kongres dan ada bukti-buktinya, ya kami akan lacak sampai ke sana," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, di Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Menurut Busyro, penyelidikan Hambalang yang dilakukan KPK saat ini merupakan pengembangan penyidikan perkara Hambalang dengan tersangka Deddy Kusdinar. Dalam kasus Hambalang jilid I, Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau keuntungan pihak lain. KPK tengah mendalami bukti-bukti yang dimilikinya melalui penyelidikan baru.

Hari ini, KPK meminta keterangan Ketua DPP Partai Demokrat, Umar Arsal terkait penyelidikan Hambalang. Umar yang juga tim pemenangan Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat 2010 itu mengaku diklarifikasi soal kongres. Dia membantah ada aliran dana ke kongres tersebut.

Menurut Busyro, pihaknya tidak hanya menyelidiki aliran dana ke Kongres Partai Demokrat.

"Ke pihak manapun juga yang nantinya teraliri atau pada kick back dana itu, akan kami panggil," katanya.

Busyro juga mengatakan, terbuka kemungkinan KPK menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus Hambalang.

"Nanti pada saatnya setelah bukti-buktinya kuat. Jadi mekanismenya begitu, fakta-fakta kita kumpulkan, kita analisis, kualifikasi fakta itu apa, kalau ada aliran dana yang dialirikan kepada orang lain, UU TPPU bisa diterapkan," katanya.

Penyelidikan proyek Hambalang berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di Kantor Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games. Nazaruddin yang juga terdakwa kasus dugaan suap proyek wisma atlet menyebutkan adanya keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang.

Di persidangannya, Nazaruddin mengatakan, ada aliran dana Hambalang ke Anas. Dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu, kata Nazaruddin, Anas membagi-bagikan hampir 7 juta dollar AS kepada sejumlah dewan pimpinan cabang. Uang 7 juta dollar AS tersebut berasal dari Adhi Karya selaku pelaksana proyek Hambalang.

Sementara, Anas membantah tudingan Nazaruddin terebut. Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu menegaskan tidak ada politik uang dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Skandal Proyek Hambalang"

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    TNI Fokuskan Cari KRI Nanggala-402 di 9 Titik Utara Celukan Bawang

    TNI Fokuskan Cari KRI Nanggala-402 di 9 Titik Utara Celukan Bawang

    Nasional
    TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

    TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

    Nasional
    Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

    Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

    Nasional
    5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

    5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

    Nasional
    Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

    Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

    Nasional
    Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

    Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

    Nasional
    Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat 'Fragile'

    Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat "Fragile"

    Nasional
    Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

    Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

    Nasional
    Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

    Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

    Nasional
    ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

    ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

    Nasional
    Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

    Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

    Nasional
    Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

    Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

    Nasional
    TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

    TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

    Nasional
    UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

    UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X