Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa Minta SBY Tunjukkan Dukungan kepada KPK

Kompas.com - 01/10/2012, 15:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

 

JAKARTA, KOMPAS.comPresiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menunjukkan komitmennya dalam mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yudhoyono diminta bertindak tegas atas upaya pelemahan KPK. Permintaan tersebut disampaikan para mahasiswa dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (1/10/2012).

Puluhan mahasiwa itu mendatangi gedung KPK untuk menyampaikan dukungan terhadap lembaga antikorupsi tersebut.

"Presiden sudah harus bersikap, menunjukkan nasionalisme, karena KPK dipertahankan itu bentuk nasionalisme," kata Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Djihadul Mubarak.

Para mahasiswa itu meminta Presiden Yudhoyono tegas menolak pemangkasan kewenangan KPK. Djihadul mengatakan, pihaknya melihat gelagat pelemahan fungsi dan kewenangan KPK melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Alasan-alasan yang disampaikan DPR untuk merevisi itu hanya kamuflase. Pada prinsipnya rakyat menghendaki KPK, maka kita dukung," ujarnya.

Menurut dia, KPK perlu didukung karena selama ini terbukti hanya KPK yang memiliki taring dalam penegakan hukum.

"Kejaksaan, kepolisian ada, tapi sampai saat ini taringnya belum ditumbuhkan," tambah Djihadul.

Mereka juga meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhenti menyuarakan revisi UU KPK ini. Djihadul mengatakan, revisi undang-undang tersebut belum diperlukan. Bahkan, dia mengatakan lebih baik DPR yang dibubarkan daripada UU KPK direvisi.

"Saat ini rakyat sudah tahu persis mana yang peduli dan mana yang pro. KPK sudah disukai dan didukung rakyat. Maka bubarkanlah DPR yang justru hanya jadi wadah tumbuh berkembangnya praktek korupsi," ucapnya.

Masih di Gedung KPK, para ulama dan sejumlah tokoh kampus dari Surakarta, Jawa Tengah, juga meminta Presiden turun tangan. Mereka akan mengirimkan surat kepada Presiden dan DPR.

"Harapan besar kepada Bapak Presiden, segera ikut campur adanya polemik pelemahan lembaga KPK ini," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surakarta Zainal Arifin Adnan.

Seperti diketahui, situasi yang dihadapi KPK semakin sulit setelah KPK berselisih dengan Polri. Sejak KPK mengintensifkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, hubungan KPK dan Polri menjadi tidak nyaman. Begitu KPK menangani kasus Korlantas, Polri pun mengusut kasus sama, bahkan tersangkanya pun sama, kecuali mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo yang hanya dijadikan tersangka oleh KPK.

Belum selesai masalah itu, kepolisian menarik 20 penyidiknya dari KPK. Ditambah lagi, sebagian anggota Komisi III DPR berencana merevisi UU KPK yang beberapa poin draf revisinya berpotensi melemahkan KPK.

Berita terkait KPK dan dinamika yang terjadi dapat diikuti dalam topik:
Revisi UU KPK
KPK Krisis Penyidik
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com