Nudirman Bantah Upaya Menghapus Wewenang Penuntutan KPK

Kompas.com - 29/09/2012, 17:45 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Nudirman Munir, membantah ada usulan dari Komisi III DPR untuk menghapus kewenangan penuntutan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Nudirman, rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK hanya untuk memperkuat KPK.

"Tidak ada. Kalau dari kita enggak ada. Saya enggak tahu kalau ada draf (RUU KPK) dari iblis mana yang datang. Tahu-tahu tersebar isu Komisi III mau membunuh KPK," kata Nudirman di Jakarta, Sabtu (29/9/2012).

Hal itu dikatakan Nudirman menyikapi kritik dari berbagai pihak bahwa Komisi III DPR ingin melemahkan KPK, salah satunya dengan menghilangkan kewenangan penuntutan. Pernyataan Nudirman itu bertolak belakang dengan substansi draf revisi UU KPK yang masuk ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dalam draf itu, seluruh aturan terkait penuntutan dihapus. Dengan demikian, kewenangan KPK hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Wakil Ketua Baleg DPR Dimyati Natakusuma juga sudah mengakui kewenangan penuntutan sudah hilang dalam draf usulan Komisi III DPR. Kajian Baleg, hal itu dapat melemahkan KPK. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Baleg akan mempertanyakan maksud usulan itu kepada Komisi III.

Nudirman mengatakan, pihaknya hanya ingin memperbaiki UU KPK, bukan untuk melemahkan KPK. Dia memberi contoh perbaikan masa jabatan unsur pimpinan KPK yang sempat menjadi polemik. Selain itu, polemik penyidik independen setelah ditariknya puluhan penyidik oleh Polri.

Bahkan, jika kewenangan yang sudah ada dirasa kurang, politisi Partai Golkar itu mempersilakan KPK meminta kewenangan tambahan kepada Komisi III DPR. "Akan kita kasih, mau apa?" kata Nudirman.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Indra, mengakui draf usulan Komisi III DPR tak memuat kewenangan penuntutan. Itu sebabnya Fraksi PKS menolak draf itu dibawa ke Baleg untuk dilakukan sinkronisasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketika ditanya dari siapa usulan penghapusan kewenangan penuntutan itu, Indra menjawab, "Yang jelas ini usul inisiatif Komisi III. Tapi siapa-siapanya, saya tak tahu persis."

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

    Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

    Nasional
    Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

    Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

    Nasional
    Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

    Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

    [POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

    Nasional
    Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

    Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

    Nasional
    Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

    Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

    Nasional
    Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Nasional
    Ketum PKB: 'Reshuffle' Kabinet Masih Sebatas Rumor

    Ketum PKB: "Reshuffle" Kabinet Masih Sebatas Rumor

    Nasional
    Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

    Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

    Nasional
    Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak 'Bully' Penyandang Disabilitas

    Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak "Bully" Penyandang Disabilitas

    Nasional
    Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

    Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

    Nasional
    Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

    Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

    Nasional
    Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

    Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

    Nasional
    Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

    Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

    Nasional
    Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

    Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.