Kompas.com - 29/09/2012, 15:30 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorEgidius Patnistik

 JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengaku mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai hanya retrorika belaka. Pandangan yang disampaikan selama ini terkadang berbeda dengan kenyataan.

"Apa yang disampaikan enak didengar," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP saat diskusi di Jakarta, Sabtu ( 29/9/2012 ).

Hal itu dikatakan Johan saat menyikapi pernyataan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir, dan politisi Komisi III DPR lainnya terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi itu disebut untuk penguatan KPK.

Nurdirman menyebut pihaknya ingin memperbaiki UU KPK, bukan untuk melemahkan KPK. Dia memberi contoh perbaikan masa jabatan unsur pimpinan KPK yang sempat menjadi polemik. Selain itu, polemik penyidik independen pasca-ditariknya puluhan penyidik oleh Polri.

Bahkan, jika kewenangan yang sudah ada dirasa kurang, Nudirman mempersilakan KPK meminta kewenangan tambahan kepada Komisi III DPR. "Akan kita kasih, mau apa?" kata politisi dari daerah pemilihan Sumatera Barat II ini.

Johan mempertanyakan komitmen itu lantaran tidak muncul dalam draf revisi UU KPK usulan Komisi III DPR. Draf itu tengah dibahas di Badan Legislasi DPR. Yang muncul, kata Johan, yakni penghilangan kewenangan penuntutan dan memperketat mekanisme penyadapan di KPK.

Johan mengatakan, jika revisi untuk memberi ruang agar KPK bisa merekrut penyidik di luar kepolisian dan kejaksaan maka tidak perlu ada revisi UU KPK. Unsur pimpinan KPK, kata dia, menilai KPK bisa merektur penyidik sendiri berdasarkan UU KPK. Proses seleksi pun tengah dilakukan. "Sebelum Pak Nudirman tanya apa kebutuhan kita dalam revisi UU KPK, tolong gedung KPK dulu deh (disetujui)," kata Johan.

Johan menjelaskan, pihaknya sudah mencari gedung milik negara yang bisa dipakai. Nyatanya, kata dia, Menteri Keuangan Agus Martowardojo sudah menyebut tidak ada lagi gedung pemerintah yang bisa dipakai KPK.

"Kita sewa satu lantai di Gedung BUMN. Itu pun tahun lalu kita sudah disurati suruh pergi. Kita butuh rumah tahanan, ketika TNI berbaik hati meminjamkan, diserang lagi oleh anggota DPR. Padahal itu untuk memenuhi imbauan Pak Nudirman pakailah aset negara yang tidak dipakai," pungkas Johan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seputar Hepatitis Akut di Indonesia, Upaya Pencegahan, dan Biaya Perawatannya yang Ditanggung BPJS

Seputar Hepatitis Akut di Indonesia, Upaya Pencegahan, dan Biaya Perawatannya yang Ditanggung BPJS

Nasional
Soal Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan, Anggota DPR Anggap Pemerintah Berhasil Tangani Covid-19

Soal Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan, Anggota DPR Anggap Pemerintah Berhasil Tangani Covid-19

Nasional
PKPU Tahapan Pemilu 2024 Belum Diundangkan, Terganjal Masa Kampanye

PKPU Tahapan Pemilu 2024 Belum Diundangkan, Terganjal Masa Kampanye

Nasional
6 Poin Evaluasi Kemenhub soal One Way dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

6 Poin Evaluasi Kemenhub soal One Way dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

Nasional
KSP: Tingkatkan Pengawasan Produk Tekstil Impor

KSP: Tingkatkan Pengawasan Produk Tekstil Impor

Nasional
Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Nasional
Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

Nasional
Ramai-ramai Mengecam Kriminalisasi 40 Petani di Bengkulu karena Panen Hasil Bumi di Lahan Sengketa

Ramai-ramai Mengecam Kriminalisasi 40 Petani di Bengkulu karena Panen Hasil Bumi di Lahan Sengketa

Nasional
Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

Nasional
Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

Nasional
Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Nasional
Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

Nasional
Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

Nasional
Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

Nasional
Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.