Kompas.com - 29/09/2012, 15:30 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorEgidius Patnistik

 JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengaku mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai hanya retrorika belaka. Pandangan yang disampaikan selama ini terkadang berbeda dengan kenyataan.

"Apa yang disampaikan enak didengar," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP saat diskusi di Jakarta, Sabtu ( 29/9/2012 ).

Hal itu dikatakan Johan saat menyikapi pernyataan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir, dan politisi Komisi III DPR lainnya terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi itu disebut untuk penguatan KPK.

Nurdirman menyebut pihaknya ingin memperbaiki UU KPK, bukan untuk melemahkan KPK. Dia memberi contoh perbaikan masa jabatan unsur pimpinan KPK yang sempat menjadi polemik. Selain itu, polemik penyidik independen pasca-ditariknya puluhan penyidik oleh Polri.

Bahkan, jika kewenangan yang sudah ada dirasa kurang, Nudirman mempersilakan KPK meminta kewenangan tambahan kepada Komisi III DPR. "Akan kita kasih, mau apa?" kata politisi dari daerah pemilihan Sumatera Barat II ini.

Johan mempertanyakan komitmen itu lantaran tidak muncul dalam draf revisi UU KPK usulan Komisi III DPR. Draf itu tengah dibahas di Badan Legislasi DPR. Yang muncul, kata Johan, yakni penghilangan kewenangan penuntutan dan memperketat mekanisme penyadapan di KPK.

Johan mengatakan, jika revisi untuk memberi ruang agar KPK bisa merekrut penyidik di luar kepolisian dan kejaksaan maka tidak perlu ada revisi UU KPK. Unsur pimpinan KPK, kata dia, menilai KPK bisa merektur penyidik sendiri berdasarkan UU KPK. Proses seleksi pun tengah dilakukan. "Sebelum Pak Nudirman tanya apa kebutuhan kita dalam revisi UU KPK, tolong gedung KPK dulu deh (disetujui)," kata Johan.

Johan menjelaskan, pihaknya sudah mencari gedung milik negara yang bisa dipakai. Nyatanya, kata dia, Menteri Keuangan Agus Martowardojo sudah menyebut tidak ada lagi gedung pemerintah yang bisa dipakai KPK.

"Kita sewa satu lantai di Gedung BUMN. Itu pun tahun lalu kita sudah disurati suruh pergi. Kita butuh rumah tahanan, ketika TNI berbaik hati meminjamkan, diserang lagi oleh anggota DPR. Padahal itu untuk memenuhi imbauan Pak Nudirman pakailah aset negara yang tidak dipakai," pungkas Johan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Nasional
Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Nasional
UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.