Kompas.com - 29/09/2012, 12:57 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir, menuding sejumlah pihak hanya melakukan pencitraan dengan menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi itu tengah dibahas di Badan Legislasi DPR.

Awalnya, Nurdirman menyebut Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan wakilnya, Denny Indrayana, hanya tebar pesona. Hal yang sama dilakukan oleh orang-orang yang ingin menjadi presiden pada Pemilu 2014.

"Menkum dan HAM katakan tidak setuju (revisi UU KPK), hebat bener. Datang wakilnya kasih kesimpulan menodai rakyat, dan sebagainya. Ini kan aneh. Jadi seakan-akan kelihatan pemerintah sungguh-sungguh katakan tidak pada korupsi," kata Nudirman di Jakarta, Sabtu (29/9/2012).

Nudirman menuding pemerintah telah membentuk opini bahwa Komisi III anti terhadap KPK. Padahal, kata dia, pemerintah sendiri yang mengecilkan peranan KPK. Dia memberi contoh kondisi KPK yang sangat kekurangan penyidik lantaran puluhan penyidik ditarik oleh Polri.

Nudirman menambahkan, tanpa pemerintah, khususnya Kemenhuk dan HAM, tidak mungkin revisi UU dibahas. Pemerintah, kata dia, bisa memberi masukan atau menolak apa pun terkait revisi UU KPK nantinya sehingga tak perlu menolak di luar forum resmi.

Kalaupun revisi UU KPK dibahas di Komisi III nantinya, kata Nudirman, akan berjalan secara transparan. Semua pihak dapat mengawasi hingga akhir. Dengan demikian, dia menilai tak perlu ada yang dirisaukan, terutama dari sangkaan ingin melemahkan KPK.

Dia menambahkan, jika hingga disahkan DPR masih ada substansi UU KPK yang dipermasalahkan, UU itu masih bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Lagi-lagi Nudirman menuding Ketua MK Mahfud MD bisa memanfaatkan untuk kepentingan Pilpres 2014.

"Kalau (UU) sudah jadi, masih perlu diubah, Bapak Ketua MK (Mahfud) lagi cari peluang, dia juga bisa memanfaatkan," kata Nudirman.

Nudirman mengklaim revisi UU KPK hanya untuk menguatkan KPK. Menurut dia, ada substansi UU KPK yang perlu dibenahi. Dia memberi contoh soal masa jabatan pimpinan KPK, perekrutan penyidik independen, hingga masalah pengawasan.

"Minta kewenangan tambahan akan kita kasih, mau apa?" tanyanya.

Seperti diberitakan, kritikan terhadap rencana revisi UU KPK muncul setelah kewenangan penuntutan di KPK ingin dihilangkan. Selain itu, diatur pula mekanisme penyadapan dan lainnya. Hal itu tertuang dalam draf revisi UU KPK usulan Komisi III.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

    Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

    Nasional
    Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

    Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

    Nasional
    Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

    Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

    Nasional
    Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

    Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

    Nasional
    UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

    UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

    Nasional
    UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

    UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

    Nasional
    UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

    UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

    Nasional
    Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

    Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

    Nasional
    UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

    UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

    Nasional
    Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

    Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

    Nasional
    UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

    Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

    Nasional
    Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

    Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

    Nasional
    UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

    UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.