Polri Enggan Komentari Penolakan Irjen Djoko Diperiksa KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia menyerahkan segala keputusan pada pribadi Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang menolak diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Simulator SIM.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto enggan berkomentar terkait alasan yang dilontarkan pengacara Djoko kepada media di KPK.

"Memang beliau masih tercatat sebagai anggota Polri, tapi pertanggungjawaban di muka hukum kembali pada pribadi-pribadi yang ada, karena tidak bisa pertanggungjawaban hukum kepada institusi, atau instansi," ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/9/2012).

Menurut Agus, mekanisme pemanggilan oleh KPK telah berjalan. Penasihat hukum Irjen Djoko telah menginformasikan kepada penyidik KPK perihal ketidakhadiran Irjen Djoko. Agus mengatakan, Polri pun mendukung mekanisme yang dijalani KPK dalam menangani kasus korupsi tersebut.

"Kalau betul tidak datang, mungkin lebih rinci bisa ditanyakan pada KPK karena Polri sudah membantu semaksimal mungkin, dalam artian institusi bahwa proses yang dijalani (pemeriksaan) itu silakan dilakukan. Jadi dalam hal ini, kembali lagi pada beliaunya, alasan tidak hadir kenapa. Mungkin sudah disampaikan beliau melalui penasihat hukum," ujar Agus.

Agus pun membantah Polri seakan lepas tangan dengan menyerahkan pertanggungjawaban perseorangan kepada Irjen Djoko. Menurut Agus, Polri hanya bisa memberi imbauan kepada Djoko untuk melakukan langkah penegakkan hukum.

"Dukungan Polri terhadap pengungkapan kasus yang ada, termasuk apabila yang melibatkan anggota Polri di dalamnya itu akan penuh. Namun kita tidak bisa juga intervensi karena tadi yang saya sampaikan bahwa pertanggungjawaban hukum itu melekat pada perseorangan," tutur Agus.

Sebelumnya, kuasa hukum Irjen Djoko yakni Juniver Girsang mengatakan, kliennya menolak diperiksa oleh KPK yang dijadwalkan hari ini. Menurut Juniver, kliennya tidak bisa hadir dalam pemeriksaan hari ini karena masih mempertanyakan kewenangan KPK dalam menyidik kasus ini. Selain oleh KPK, kasus dugaan korupsi simulator SIM ini juga disidik kepolisian.

"Karena ada dualisme dalam kasus ini, kami dari penasihat hukum atas permintaan klien kami DS meminta penegasan siapa yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap dirinya," kata Juniver.

Dia juga mengatakan kalau pihak Djoko akan menunggu fatwa Mahkamah Agung terlebih dahulu mengenai penegak hukum mana yang berhak menangani perkara korupsi simulator SIM ini. Juniver menilai, kliennya tidak bisa diperiksa oleh dua instansi penegak hukum.

Berita terkait lainnya dapat dibaca di topik: Dugaan Korup di Korlantas