Kompas.com - 28/09/2012, 15:06 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di parlemen memutuskan agar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dilakukan revisi. Revisi undang-undang yang mengatur komisi antikorupsi ini dipandang tak mendesak. Keputusan ini merupakan rekomendasi Majelis Pertimbangan dan Dewan Pakar PKS.

"Pada prinsipnya, Fraksi PKS berpandangan bahwa belum ada urgensi untuk melakukan revisi UU KPK," kata Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Jumat ( 28/9/2012 ).

Aboe Bakar beralasan, keterlibatan pihaknya dalam pembahasan selama ini hanya karena konsekuensi dari prosedur sudah masuknya revisi UU KPK dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2012 . Saat pembahasan di Komisi III, kata dia, pihaknya meminta waktu untuk membahas lebih dalam di internal partai.

"Bila dilakukan revisi pun, harus diorientasikan untuk penguatan KPK. Jangan sampai ada upaya pelemahan. Sebagai kader partai, saya harus loyal dan siap mengamankan apapun yang menjadi keputusan partai," pungkas Aboe Bakar.

Seperti diberitakan, revisi UU KPK usulan Komisi III dikritik berbagai kalangan. Revisi yang tengah dibahas di Badan Legislasi DPR itu dinilai hanya ingin melemahkan KPK. Hal itu terlihat dari penghilangan kewenangan penuntutan di KPK. Selain itu, usulan memperketat mekanisme penyadapan.

Berita terkait wacana revisi UU KPK dapat diikuti dalam topik "Revisi UU KPK"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

    Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

    Nasional
    Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

    Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

    Nasional
    Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 Hingga Bertemu Wapres Zambia

    Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 Hingga Bertemu Wapres Zambia

    Nasional
    Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

    Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

    Nasional
    Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

    Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

    Nasional
    40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

    40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

    Nasional
    Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

    Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

    Nasional
    Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

    Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

    Nasional
    Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

    Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

    Nasional
    Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

    Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

    Nasional
    Luhut Sang 'Menteri Superior' dan Tugas Baru dari Jokowi

    Luhut Sang "Menteri Superior" dan Tugas Baru dari Jokowi

    Nasional
    Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

    Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

    [POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

    Nasional
    Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

    Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

    Nasional
    Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

    Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.