Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Djoko Semakin Rusak Citra Polri

Kompas.com - 28/09/2012, 12:49 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang menolak diperiksa sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai semakin merusak citra Polri di mata publik. Sebagai penegak hukum, Djoko seharusnya patuh pada proses hukum.

"Ini buruk buat citra Polri sendiri yang seolah-olah jenderal di polisi itu tidak bisa diperiksa di luar Kepolisian," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat ( 28/9/2012 ).

Sebelumnya, Djoko menolak diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri hari ini. Djoko mempermasalahkan kewenangan KPK menangani kasus itu. Dia beralasan masih menunggu fatwa Mahkamah Agung siapa yang berwenang menangani kasus itu, apakah KPK atau Polri.

Menurut Ray, Djoko tak bisa memakai alasan kewenangan untuk menolak hadir. Pasalnya, menurut dia, sudah jelas KPK berhak menangani kasus itu. Djoko ditetapkan tersangka di KPK, sementara di Kepolisian hanya sebagai saksi.

Ray mengatakan, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo harus mendorong Djoko untuk patuh pada panggilan KPK. Jika tidak, selain akan semakin merusak citra Polri, kata dia, sikap tak kooperatif Djoko itu akan memelihara konflik antara KPK dengan Polri.

Ray menilai konflik antara Polri dan KPK semakin tidak sehat. Hal itu terlihat dari sindiran Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna bahwa KPK pintar membentuk citra di hadapan publik. Menurut dia, saat ini telah terjadi sentimen antar intitusi.

Ray juga mendorong KPK agar bertindak tegas jika mantan Gubernur Akademi Kepolisian itu terus tak kooperatif. "Kita dorong KPK tidak perlu takut. KPK harus buktikan kepada masyarakat, siapapun warga negara kalau sudah tiga kali dipanggil KPK dan tidak mau datang, yah dilakukan upaya paksa," pungkas Ray.

Berita terkait lainnya dapat dibaca di : Dugaan Korup di Korlantas

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Nasional
    Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

    Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

    Nasional
    Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

    Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

    Nasional
    Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

    Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

    Nasional
    Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

    Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

    Nasional
    Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

    Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

    Nasional
    Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

    Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

    Nasional
    KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

    KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

    Nasional
    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    Nasional
    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Nasional
    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com