Kompas.com - 28/09/2012, 12:19 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Parlemen menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasannya, situasi politik dan hukum saat ini masih tidak kondusif untuk membahas revisi UU KPK secara jernih dan objektif.

Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP yang juga anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah ketika dihubungi, Jumat ( 28/9/2012 ), menyikapi polemik revisi UU KPK.

Basarah mengatakan, sejak awal F-PDIP sudah menyampaikan sikap tidak setuju atas revisi UU KPK. Sikap itu, kata dia, sudah disampaikan dalam rapat internal Komisi III pada 3 Juli 2012 . Namun, karena hanya F-PDIP yang menolak, tambah dia, akhirnya Komisi III sepakat melanjutkan pembahasan revisi UU KPK.

Basarah menambahkan, pihaknya menilai memang banyak kelemahan dalam UU KPK yang harus diperbaiki. Hanya saja, situasi dan psikologis sosial dan politik tidak kondusif sehingga sulit mendapatkan kejernihan berpikir dan bersikap semua pihak dalam memandang eksistensi KPK dan agenda pemberantasan korupsi.

"Terlalu banyak sudut pandang dan berbagai kepentingan serta sikap emosional masyarakat maupun di kalangan DPR dan pemerintah yang sangat sulit untuk dipertemukan. Kekhawatiran kami ternyata terbukti ketika publik merespon negatif. Bahkan sampai mencurigai rencana revisi UU KPK oleh DPR untuk melemahkan KPK," kata Basarah.

Gaduh dihentikan

Basarah meminta agar kegaduhan yang terus terjadi dalam pengelolaan negara harus dihentikan karena sangat merusak agenda pembangunan karakter bangsa. Pihaknya setuju korupsi diberantas dan KPK tampil sebagai lembaga yang kredibel dan independen.

"Namun, kami tidak ingin agenda pemberantasan korupsi akan merusak pembangunan karakter bangsa dan akhirnya akan meruntuhkan persatuan bangsa dan keutuhan NKRI," pungkas dia.

Seperti diberitakan, revisi UU KPK usulan Komisi III dikritik berbagai kalangan. Revisi yang tengah dibahas di Badan Legislasi DPR itu dinilai hanya ingin melemahkan KPK. Hal itu terlihat dari penghilangan kewenangan penuntutan di KPK. Selain itu, usulan memperketat mekanisme penyadapan.

Berita terkait wacana revisi UU KPK ini dapat diikuti dalam "Revisi UU KPK"

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

    40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

    Nasional
    Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

    Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

    Nasional
    Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

    Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

    Nasional
    Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

    Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

    Nasional
    Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

    Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

    Nasional
    Luhut Sang 'Menteri Superior' dan Tugas Baru dari Jokowi

    Luhut Sang "Menteri Superior" dan Tugas Baru dari Jokowi

    Nasional
    Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

    Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

    [POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

    Nasional
    Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

    Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

    Nasional
    Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

    Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

    Nasional
    Daya Pikat NU dan Upaya Mustahil Menjauh dari Politik

    Daya Pikat NU dan Upaya Mustahil Menjauh dari Politik

    Nasional
    Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak

    Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak

    Nasional
    Akibat jika Diversi dalam Peradilan Pidana Anak Gagal

    Akibat jika Diversi dalam Peradilan Pidana Anak Gagal

    Nasional
    Hasil Sidang Kedua BPUPKI

    Hasil Sidang Kedua BPUPKI

    Nasional
    Bentuk Hasil Kesepakatan Diversi pada Peradilan Pidana Anak

    Bentuk Hasil Kesepakatan Diversi pada Peradilan Pidana Anak

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.