F-PDIP: Tak Kondusif untuk Revisi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Parlemen menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasannya, situasi politik dan hukum saat ini masih tidak kondusif untuk membahas revisi UU KPK secara jernih dan objektif.

Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP yang juga anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah ketika dihubungi, Jumat ( 28/9/2012 ), menyikapi polemik revisi UU KPK.

Basarah mengatakan, sejak awal F-PDIP sudah menyampaikan sikap tidak setuju atas revisi UU KPK. Sikap itu, kata dia, sudah disampaikan dalam rapat internal Komisi III pada 3 Juli 2012 . Namun, karena hanya F-PDIP yang menolak, tambah dia, akhirnya Komisi III sepakat melanjutkan pembahasan revisi UU KPK.

Basarah menambahkan, pihaknya menilai memang banyak kelemahan dalam UU KPK yang harus diperbaiki. Hanya saja, situasi dan psikologis sosial dan politik tidak kondusif sehingga sulit mendapatkan kejernihan berpikir dan bersikap semua pihak dalam memandang eksistensi KPK dan agenda pemberantasan korupsi.

"Terlalu banyak sudut pandang dan berbagai kepentingan serta sikap emosional masyarakat maupun di kalangan DPR dan pemerintah yang sangat sulit untuk dipertemukan. Kekhawatiran kami ternyata terbukti ketika publik merespon negatif. Bahkan sampai mencurigai rencana revisi UU KPK oleh DPR untuk melemahkan KPK," kata Basarah.

Gaduh dihentikan

Basarah meminta agar kegaduhan yang terus terjadi dalam pengelolaan negara harus dihentikan karena sangat merusak agenda pembangunan karakter bangsa. Pihaknya setuju korupsi diberantas dan KPK tampil sebagai lembaga yang kredibel dan independen.

"Namun, kami tidak ingin agenda pemberantasan korupsi akan merusak pembangunan karakter bangsa dan akhirnya akan meruntuhkan persatuan bangsa dan keutuhan NKRI," pungkas dia.

Seperti diberitakan, revisi UU KPK usulan Komisi III dikritik berbagai kalangan. Revisi yang tengah dibahas di Badan Legislasi DPR itu dinilai hanya ingin melemahkan KPK. Hal itu terlihat dari penghilangan kewenangan penuntutan di KPK. Selain itu, usulan memperketat mekanisme penyadapan.

Berita terkait wacana revisi UU KPK ini dapat diikuti dalam "Revisi UU KPK"