Kompas.com - 27/09/2012, 18:54 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah upaya untuk mempreteli kewenangan KPK. Undang-undang saat telah terbukti efektif dalam mendukung setiap kerja KPK dalam memberantas korupsi sehingga perlu direvisi.

"Hanya orang berperilaku koruptif yang akan melakukan pelemahan terhadap KPK," ujar Denny di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (27/9/2012).

Pada kesempatan itu, ada tiga poin perubahan pada revisi UU KPK yang disoroti Denny, yakni penyadapan, pengembalian kewenangan penuntutan ke Kejaksaan, serta keberadaan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan.

Terkait usulan pengaturan penyadapan, Denny berpendapat, hal tersebut tak perlu. Pasalnya, penyadapan oleh KPK telah diaudit Kementerian Komunikasi dan Informatika. Audit oleh Kominfo merupakan bentuk pengawasan yang efektif.

Di antara sekian institusi yang memiliki kewenangan penyadapan, KPK adalah satu-satunya yang diaudit kementerian tersebut. Di masa depan, Denny meminta agar institusi lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, juga diaudit.

Selain itu, mantan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum ini mengkritisi usulan pengembalian kewenangan penuntutan ke Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam revisi UU KPK. Menurutnya, tanpa kewenangan penuntutan, komisi antikorupsi tersebut akan kehilangan "taring".

Sementara itu, soal kewenangan KPK menerbitkan SP3 dipandang tidak tepat. Saat ini, KPK tidak dapat menerbitkan SP3. Hal ini justru dipandang positif karena komisi antikorupsi tak akan tergesa-gesa dalam menangani suatu kasus korupsi.

"Upaya penghapusan SP3 ini pun pernah diuji di MK dan ditolak. Begitupula dengan penuntutan, hasilnya juga sama, ditolak juga oleh MK," pungkasnya.

Berita terkait wacana revisi UU KPK dapat diikuti dalam topik "Revisi UU KPK"

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gus Halim: Pembangunan Desa Kini Ada Indikatornya, Tidak Bisa Dilakukan Segelintir Elite Desa

    Gus Halim: Pembangunan Desa Kini Ada Indikatornya, Tidak Bisa Dilakukan Segelintir Elite Desa

    Nasional
    Peringati Hari Kebangkitan Nasional, PDI-P Gelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air

    Peringati Hari Kebangkitan Nasional, PDI-P Gelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air

    Nasional
    PDI-P Tegur Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

    PDI-P Tegur Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

    Nasional
    Gandeng Seahum, DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Capacity Building untuk Pegiat Kemanusiaan

    Gandeng Seahum, DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Capacity Building untuk Pegiat Kemanusiaan

    Nasional
    Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

    Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

    Nasional
    Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

    Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

    Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

    Nasional
    Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

    Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

    Nasional
    Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

    Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

    Nasional
    Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

    Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

    Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

    Nasional
    Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

    Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

    Nasional
    Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

    Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

    Nasional
    Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

    Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

    Nasional
    Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

    Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.