Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ayo Dukung Petisi KPK Tangani Kasus Simulator SIM

Kompas.com - 24/09/2012, 20:43 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Change.org Usman Hamid menjelaskan bahwa sampai saat ini sudah lebih dari 5.000 dukungan masyarakat terhadap petisi untuk mendukung penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM Korlantas Polri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Petisi tersebut muncul setelah kasus tersebut diperebutkan oleh KPK dan Kepolisian RI sehingga penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut berjalan lambat

"Sampai saat ini telah terkumpul 5.500 petisi dari masyarakat. Sebetulnya sebanyak 5.500 petisi ini masih kurang," ujar Usman di Maarif Institute, Jakarta, Senin (24/9/2012).

Usman Hamid mengungkapkan, pihaknya akan terus mengumpulkan petisi dari masyarakat sampai jumlahnya menembus dukungan 20.000 lebih petisi.

Menurut Usman, petisi tersebut langsung dikirimkan ke email Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo.

Usman Hamid mengatakan, petisi ini diawali pada peristiwa ketika penyidik KPK dihadang oleh aparat kepolisian ketika mengambil sejumlah barang bukti atas kasus korupsi tersebut.

Kemudian, menurutnya petisi semakin bergulir ramai tatkala kebijakan Kapolri menarik 20 penyidiknya dari KPK.

Mengenai hal itu, Usman meminta kepada segenap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan petisi ini. Menurutnya, petisi ditujukan supaya Presiden mengambil sikap tegas terkait dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Polri ini.

Selain itu, pada nantinya akan terjadi aksi damai secara nyata untuk mendukung kewenangan penyidikan dipercayakan ke KPK.

"Nanti akan ada aksi nyatanya juga, tidak hanya petisi saja. Tapi petisi tetap sangat penting untuk meminta Presiden mengembalikan penyidik dan mempercayakan penanganan kasus simulator SIM ini ke KPK," pungkasnya.

Bagi masyarakat yang tergerak untuk bergabung dalam petisi ini, bisa mengunjungi situs www.change.org/serahkankeKPK.

Ikuti perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi Simulator SIM di Korlantas Polri di topik "Dugaan Korupsi Korlantas Polri"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Nasional
    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Nasional
    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Nasional
    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Nasional
    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Nasional
    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Nasional
    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    Nasional
    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Nasional
    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com