Kompas.com - 24/09/2012, 20:43 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Change.org Usman Hamid menjelaskan bahwa sampai saat ini sudah lebih dari 5.000 dukungan masyarakat terhadap petisi untuk mendukung penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM Korlantas Polri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Petisi tersebut muncul setelah kasus tersebut diperebutkan oleh KPK dan Kepolisian RI sehingga penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut berjalan lambat

"Sampai saat ini telah terkumpul 5.500 petisi dari masyarakat. Sebetulnya sebanyak 5.500 petisi ini masih kurang," ujar Usman di Maarif Institute, Jakarta, Senin (24/9/2012).

Usman Hamid mengungkapkan, pihaknya akan terus mengumpulkan petisi dari masyarakat sampai jumlahnya menembus dukungan 20.000 lebih petisi.

Menurut Usman, petisi tersebut langsung dikirimkan ke email Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo.

Usman Hamid mengatakan, petisi ini diawali pada peristiwa ketika penyidik KPK dihadang oleh aparat kepolisian ketika mengambil sejumlah barang bukti atas kasus korupsi tersebut.

Kemudian, menurutnya petisi semakin bergulir ramai tatkala kebijakan Kapolri menarik 20 penyidiknya dari KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mengenai hal itu, Usman meminta kepada segenap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan petisi ini. Menurutnya, petisi ditujukan supaya Presiden mengambil sikap tegas terkait dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Polri ini.

Selain itu, pada nantinya akan terjadi aksi damai secara nyata untuk mendukung kewenangan penyidikan dipercayakan ke KPK.

"Nanti akan ada aksi nyatanya juga, tidak hanya petisi saja. Tapi petisi tetap sangat penting untuk meminta Presiden mengembalikan penyidik dan mempercayakan penanganan kasus simulator SIM ini ke KPK," pungkasnya.

Bagi masyarakat yang tergerak untuk bergabung dalam petisi ini, bisa mengunjungi situs www.change.org/serahkankeKPK.

Ikuti perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi Simulator SIM di Korlantas Polri di topik "Dugaan Korupsi Korlantas Polri"

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Aktif Covid-19 di Kaltim Tinggi, Satgas Singgung Soal Isolasi Mandiri

    Kasus Aktif Covid-19 di Kaltim Tinggi, Satgas Singgung Soal Isolasi Mandiri

    Nasional
    Wagub Klaim DKI Jakarta Siap Implementasikan UU Cipta Kerja

    Wagub Klaim DKI Jakarta Siap Implementasikan UU Cipta Kerja

    Nasional
    Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Uang WNI Tersimpan di Luar Negeri

    Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Uang WNI Tersimpan di Luar Negeri

    Nasional
    Wamen BUMN: Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen, Kita Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

    Wamen BUMN: Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen, Kita Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

    Nasional
    Survei Lapor Covid-19: 40 Persen Orangtua di DKI Sebut Anaknya Sudah Bosan PJJ

    Survei Lapor Covid-19: 40 Persen Orangtua di DKI Sebut Anaknya Sudah Bosan PJJ

    Nasional
    Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

    Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

    Nasional
    MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

    MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

    Nasional
    Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

    Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

    Nasional
    Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

    Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

    Nasional
    Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

    Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

    Nasional
    Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

    Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

    Nasional
    Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

    Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

    Nasional
    Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

    Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

    Nasional
    Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

    Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

    Nasional
    KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

    KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X