Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Jangan Hanya Jadi Fasilitator Gerindra-Prabowo

Kompas.com - 24/09/2012, 19:43 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai memang seharusnya PDI-P mengevaluasi koalisi dengan Partai Gerindra seperti yang diungkapkan politisi senior PDI-P Taufiq Kiemas.

Pasalnya, persaingan antarparpol untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat di pemilu 2014 semakin ketat.

"Jangan sampai posisi PDI-P hanya akan menjadi fasilitator bagi peningkatan elektabilitas Partai Gerindra dan Prabowo saja," kata Basarah di Jakarta, Senin (24/9/2012).

Sebelumnya, Taufiq menyebut PDI-P kapok berkoalisi dengan Partai Gerindra setelah melihat Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra lebih diuntungkan dari pengusungan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta.

Hal itu terlihat dari hasil survei Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMRC) bahwa pencoblos Jokowi-Basuki lebih banyak mendukung Prabowo ketimbang Megawati Soekarnoputri jika Pilpres digelar saat ini.

"Itu membuat semangat kita untuk tidak berkoalisi lagi semakin besar," kata Taufiq.

Basarah mengatakan, PDI-P berkepentingan untuk menjadikan setiap agenda politiknya, termasuk dalam Pilkada DKI Jakarta memberi efek positif terhadap elektabilitas PDI-P.

Seharusnya, kata dia, kemenangan Jokowi-Basuki memberi efek positif kepada PDI-P dan bukan Gerindra. Pasanya, kata dia, ikon kemenangan Pilkada DKI ada pada Jokowi sebagai kader PDI-P.

Basarah mengaku bahwa pihaknya dari awal sudah memprediksi dampak koalisi dengan Gerindra. "Kami menangkap kesan politik pencitraan yang dibangun Gerindra sebagai parpol yang identik ideologi perjuangannya dengan PDI-P dan Prabowo dikesankan sebagai Capres 2014 yang didukung oleh PDI-P," kata dia.

"Posisi itu yang membuat penilaian dan dukungan positif publik terhadap PDI-P beralih ke Gerindra, termasuk terhadap Prabowo yang sedang membangun citra sebagai capres alternatif. Saya kira, karena faktor anomali realitas politik itulah yang membuat pak Taufiq mengatakan tidak ingin melanjutkan kerjasama politik dalam urusan pilpres dengan Gerindra," pungkas Basarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

    Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

    Nasional
    Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

    Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

    Nasional
    Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

    Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

    Nasional
    Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

    Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

    Nasional
    Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

    Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

    Nasional
    Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

    Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

    Nasional
    Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

    Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

    Nasional
    Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

    Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

    Nasional
    Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

    Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

    Nasional
    Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

    Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

    Nasional
    KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

    KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

    Nasional
    Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

    Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

    Nasional
    Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

    Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

    Nasional
    Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

    Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

    Nasional
    KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

    KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com