Kompas.com - 24/09/2012, 16:41 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi belum menerima informasi soal keterlibatan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) 2011.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Johan Budi menanggapi pemberitaan Tempo.co berjudul "Kasus Simulator SIM Ternyata Libatkan Kapolri". "Sampai hari ini, informasi itu tidak ada," kata Johan di Jakarta, Senin (14/9/2012).

Dia juga mengatakan bahwa sampai hari ini KPK tidak berencana memeriksa Kepala Polri sebagai saksi terkait kasus tersebut. Tidak seperti biasanya, saat ditanya apakah KPK tidak berhenti mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, Johan menjawab tegas bahwa KPK masih fokus menggarap berkas pemeriksaan Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka. Selain Djoko, mereka yang menjadi tersangka adalah Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang, dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto. Didik, Budi, dan Sukotjo juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri dalam kasus yang sama.

Pemberitaan Tempo.co hari ini mengungkapkan bahwa Timur terlibat dalam menyetujui pemenang lelang proyek simulator SIM. Tempo memperoleh dokumen berupa surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia bernomor Kep/193/IV/2011 tertanggal 8 April 2011. Dokumen itu berisi Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Driving Simulator R4 (roda empat).

Surat tersebut diteken oleh Timur selaku pengguna anggaran dan menetapkan Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai calon pemenang tender dengan nilai kontrak Rp 142,4 miliar. Surat keputusan ini juga diparaf sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Prosesnya berurut dari surat Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai konseptor, lalu diparaf Kepala Sekretariat Umum, Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana, kemudian Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan. Terakhir, dua pejabat memberi paraf, yakni Inspektur Pengawasan Umum dan Wakil Kepala Polri.

Berita-berita lain mengenai kasus ini dapat dibaca dalam Liputan Khusus Dugaan Korupsi Korlantas Polri.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X