Kompas.com - 24/09/2012, 10:56 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com - Ketar-ketir penuh harap sekitar 165.000 anak muda calon pegawai negeri sipil harus terempas. Rencana pengumuman hasil tes kompetensi dasar yang sedianya pada 17 September diundur menjadi 19 September.

Namun, situs www.menpan.go.id yang sedianya menampilkan hasil tes kompetensi dasar para pelamar tidak mampu menampilkan apa pun. Server down! Hingga 21 September, situs hanya menampilkan permohonan maaf karena ada kendala teknis. Pengunjung situs diminta mengakses situs www1.menpan.go.id yang ternyata juga tidak bisa diakses. Padahal, pengumuman bahwa ”Hasil tes kemampuan dasar (TKD) CPNS tahun 2012 dapat dilihat Rabu (19/9) setelah jam 15.00 WIB di cpns.menpan.go.id dan www.kompas.com” tetap terpampang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar sebelumnya dengan yakin mengumumkan proses rekrutmen CPNS transparan. Pengumuman di kedua situs tadi juga berulang kali diucapkan.

Jadwal pengumuman TKD diundur pertama kali, menurut Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) Ramli Naibaho, disebabkan menunggu penyerahan hasil pengolahan lembar jawaban (LJK) tes kompetensi dasar pengadaan CPNS Nasional 2012 pada Rabu (19/9).

Acara seremonial penyerahan hasil pengolahan LJK tes kompetensi dasar ini mulur dari jadwal seharusnya pukul 14.00 menjadi pukul 15.00. Prosesnya bertele-tele. Pertama, sekretaris daerah atau sekretaris instansi pemerintah lain menerima hasil olahan nilai. Selain itu, utusan dari 21 pemerintah daerah dan 20 kementerian/lembaga mengambil LJK di ruangan yang digunakan untuk pemeriksaan dan pengolahan data di lantai 4 Gedung II BPPT, Jakarta, sampai Rabu petang. Pencetakan hasil untuk BKN dan Kementerian PAN dan RB sebagai alat kontrol juga masih dilakukan.

Meskipun hasil olahan LJK sudah disampaikan kepada instansi-instansi terkait, Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Konsorsium Penyelenggara TKD mengaku belum mengetahui jumlah pasti peserta tes yang melampaui standar nilai (passing grade).

”Kami konsentrasi untuk menyerahkan hasil tes kepada instansi-instansi. Konversi kode peserta menjadi nama juga baru dilakukan, jadi (rekapitulasi) belum tertangani,” kata Kepala BKN Eko Sutrisno yang juga Ketua Penyelenggara Rekrutmen CPNS 2012.

Eko tampak lelah setelah begadang menyelesaikan hasil tes bersama para akademisi yang telah terbiasa menangani seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri.

Setelah penyerahan hasil tes tersebut, panitia seleksi memutuskan, hasil TKD tak diumumkan di situs Kementerian PAN dan RB ataupun di kompas.com. Kepada kompas.com, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto beralasan, berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Rekrutmen, Kementerian PAN dan RB tidak berwenang mengumumkan hasil tes karena itu kewenangan instansi terkait. Kementerian PAN dan RB pun harus menjilat ludahnya sendiri.

Selain itu, dikhawatirkan ada salah tafsir dan peserta mengira dirinya lulus. Sebab, lolos standar nilai tidak berarti diterima sebagai CPNS. Bahkan, untuk formasi tertentu dengan peserta yang lolos standar nilai sangat banyak, instansi terkait menguji tes kompetensi bidang hanya untuk peserta sebanyak tiga kali jumlah formasi.

Kenyataannya, pada PP No 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS disebutkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengumuman pengadaan PNS dilakukan pejabat pembina kepegawaian (PPK). PPK pusat adalah menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara, sedangkan PPK daerah adalah kepala daerah.

Mencurigakan

Ketika janji untuk rekrutmen CPNS secara transparan dilakukan dengan TKD nasional yang digelar serentak, harapan birokrasi mereformasi diri mulai membuncah. Sebab, bukan rahasia, selama ini menjadi PNS berarti ”setoran” sekitar Rp 150 juta. Di beberapa instansi ”basah”, nilainya bisa lebih tinggi. Penentuan formasi pun bisa ”dimainkan”.

Salah satu bukti, dalam pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS 2009-2010, BPK menemukan indikasi penentuan formasi tanpa dasar. Tak ada kejelasan analisis kebutuhan dan analisis beban kerja serta data kepegawaian yang rinci. PNS yang direkrut tidak sesuai kebutuhan, seperti kerap disebut Wakil Menteri PAN dan RB Eko Prasojo sebagai kelebihan tenaga sekaligus kekurangan tenaga dari sisi kualitas. Belanja pegawai pun melonjak.

Namun, proses yang bertele-tele, pengunduran jadwal, serta pembatalan pengumuman hasil TKD pelamar di saat terakhir jelas membuat kening berkerut. Sebab, biasanya rekayasa hasil tes dilakukan ketika data nilai tes ujian CPNS di tangan para pimpinan instansi. Tak ada pencocokan data hasil ujian yang dikerjakan rekanan seperti perguruan tinggi negeri dengan yang diumumkan.

Dalih peraturan yang disampaikan di saat terakhir juga terkesan dicari-cari. Pelamar CPNS umumnya sarjana, bahkan sebagian sudah master sehingga memahami tahapan-tahapan ujian yang diikuti. Menjawab cibiran masyarakat yang semakin meragukan transparansi yang kerap dijanjikan semestinya ada pengumuman yang detail terkait nilai para pelamar, kelulusan standar nilai, urutan perolehan nilai, jumlah formasi, serta pelamar yang lolos ke tes kemampuan bidang. (Nina Susilo)

Berita terkait rekrutmen CPNS dapat diikuti dalam topik "CPNS 2012"

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Kode Etik Hakim

Prinsip Kode Etik Hakim

Nasional
Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.