Kejagung Teliti Tiga Berkas Kasus Simulator SIM dari Polri

Kompas.com - 22/09/2012, 03:15 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung (Kejagung) masih meneliti berkas perkara simulator SIM yang diserahkan penyidik Polri beberapa waktu lalu. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto mengatakan, ada tiga berkas yang kini tengah diteliti jaksa penuntut umum.

"Ya, sekarang kita meneliti berkas itu. Kita menunggu hasil penelitian jaksa penuntut umum yang ditugaskan untuk meneliti berkas tersebut," kata Andhi, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (21/9/2012).

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar mengaku telah mengirimkan tiga berkas untuk tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kepada Kejagung, Senin (17/9/2012).

Tiga berkas perkara tersebut atas nama tersangka Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen (Pol) Didik Purnomo, Bendahara Korlantas Polri Komisaris Legimo, dan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto. Kemudian, satu berkas lagi diserahkan pada Rabu (19/9/2012) atas nama Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan. Dengan demikian, sudah empat berkas yang telah dilimpahkan Polri. Sementara satu berkas yang belum adalah untuk Sukotjo S Bambang yang pada kasus tersebut menjabat sebagai Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia.

Andhi mengaku baru tiga berkas yang diterimanya. Ia belum memastikan kembali terkait satu berkas lagi yang telah dilimpahkan. Menurut Andhi, sejak Kejagung menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), jaksa telah melakukan penelitian terlebih dahulu atau P16.

"Setelah kita menerima SPDP dari penyidik Polri, telah ditetapkan jaksa penuntut umum P16, untuk melakukan penelitian terhadap perkembangan penyidikan itu," terang Andhi.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula dari laporan pihak subkontraktor proyek simulator Sukotjo S Bambang pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah melakukan penyelidikan, KPK menetapkan mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka pada 27 Juli 2012.

KPK juga menetapkan Wakakorlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, pihak pemenang tender Budi Susanto, dan subkontraktor, Sukotjo S Bambang, sebagai tersangka.

Sementara Polri juga menetapkan lima tersangka sejak Rabu (1/8/2012). Kelimanya, yakni Didik Purnomo, Ketua Pengadaan Simulator SIM yakni Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, dan Bendahara Korlantas Polri Komisaris Legimo. Kemudian, dari pihak swasta yakni Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang.

Adapun KPK dan Polri menetapkan tiga tersangka yang sama, yakni Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukotjo Bambang. Kedua kasus yang sama-sama disidik oleh Polri dan KPK ini pun sempat menuai polemik.

Berbagai pihak menginginkan kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada KPK, mengingat beberapa anggota kepolisian ikut terseret dalam kasus tersebut. Akan cacat hukum apabila tersangka sama dan dalam kasus yang sama menjalani penyidikan di Polri dan KPK. Hingga saat ini, baik KPK maupun Polri mengaku masih berkoordinasi mengenai masalah tersebut.

Dalam menerima berkas tersebut, Jampidsus Andhi Nirwanto pun mengaku tak ikut campur dalam sengketa wewenang tersebut. "Kita tidak di posisi menyelesaikan sengketa itu, kita prosedural saja," ujar Andhi.

 

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Dugaan Korupsi Korlantas Polri"

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

    Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

    Nasional
    Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

    Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

    Nasional
    Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

    Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

    Nasional
    Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

    Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

    Nasional
    Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

    Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

    Nasional
    Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

    Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

    Nasional
    Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

    Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

    Nasional
    Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

    Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

    Nasional
    Hasil Tes 'Swab' Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

    Hasil Tes "Swab" Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

    Nasional
    Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

    Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

    Nasional
    ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

    ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

    Nasional
    Febri Diansyah: Perang atas Korupsi Bisa Dilakukan di Dalam dan Luar KPK

    Febri Diansyah: Perang atas Korupsi Bisa Dilakukan di Dalam dan Luar KPK

    Nasional
    Febri Diansyah Menjawab Kemungkinan Terjun ke Politik Usai Mundur dari KPK

    Febri Diansyah Menjawab Kemungkinan Terjun ke Politik Usai Mundur dari KPK

    Nasional
    Satgas Covid-19 Sebut Resistensi Warga Bikin Tracing Jadi Sulit

    Satgas Covid-19 Sebut Resistensi Warga Bikin Tracing Jadi Sulit

    Nasional
    MK Tolak Permohonan Uji Materi UU Pendidikan Tinggi yang Diajukan Mahasiswa

    MK Tolak Permohonan Uji Materi UU Pendidikan Tinggi yang Diajukan Mahasiswa

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X