Penjualan Apache Tunggu Persetujuan Kongres

Washington DC, Kompas - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton mengumumkan, pemerintahan Presiden Barack Obama telah memberitahu Kongres tentang penjualan delapan helikopter serang tipe Apache Longbow AH-64D kepada Pemerintah Indonesia.

Hillary menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa seusai Pertemuan Komisi Bersama (JCM) tahunan ketiga antarkedua negara di kantor Departemen Luar Negeri AS, Washington DC, Kamis (20/9). JCM sebelumnya berlangsung di Washington DC tahun 2010 dan di Bali tahun 2011.

”Pertemuan hari ini telah membentuk fondasi kuat yang telah dibangun bersama untuk memperkuat kemitraan komprehensif kedua negara dalam upaya meningkatkan keamanan kawasan Asia Pasifik,” kata Hillary tentang penjualan helikopter Apache berbaling-baling empat itu, seperti dilaporkan koresponden Kompas Herman Hakim dari Washington DC.

Apabila disetujui Kongres, penjualan helikopter tempur itu merupakan hasil nyata dari kesepakatan kerja sama pertahanan antarkedua negara yang digarap Kelompok Kerja (Pokja) Keamanan JCM AS dan Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, pokja ini membahas niat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membeli kapal perang fregat, sebagai bagian dari upaya memodernisasi alat utama sistem persenjataan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Kemitraan Komprehensif AS- Indonesia memiliki beberapa pokja, yakni pendidikan, demokrasi, perdagangan/investasi, energi, pendidikan, iklim/lingkungan.

Penutupan kedutaan

Terkait penutupan kantor kedutaan besar dan konsulat AS di Indonesia pada hari Jumat, Hillary mengatakan keputusan itu diambil setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia. ”Kami berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas kepemimpinannya yang kuat,” kata Clinton.

Marty menambahkan, keputusan penutupan kedutaan dan konsulat AS di Indonesia merupakan hasil komunikasi antara pihak berwenang di Indonesia dan AS. Dengan kata lain, penutupan itu telah diberitahukan sebelumnya.

”Keputusan ini tidak bermaksud untuk menunjukkan niat tidak bersahabat terhadap siapa saja. Tutup ya tutup. Itu merupakan langkah yang diambil pemerintah apabila situasinya menuntut tindakan seperti itu. Indonesia akan mengambil keputusan seperti itu,” katanya.