Kompas.com - 19/09/2012, 12:40 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa Angelina Sondakh melalui tim pengacaranya. Angelina alias Angie adalah terdakwa kasus dugaan suap proyek di Kemenpora dan Kemendiknas.

Jaksa meminta hakim agar memutuskan bahwa persidangan kasus dugaan penerimaan suap dengan terdakwa Angelina Sondakh ini dilanjutkan dengan surat dakwaan jaksa sebagai dasar pemeriksaan.

“Menyatakan melanjutkan persidangan dengan memeriksa dan mengadili perkara ini,” kata jaksa KPK, Kresno Anto Wibowo, saat membacakan tanggapan jaksa atas eksepsi dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (19/9/2012).

Tim jaksa KPK menanggapi lima poin pokok nota keberatan yang dibacakan tim pengacara Angelina dalam persidangan sebelumnya. Pertama, mengenai penyusunan dakwaan secara alternatif dan pencantuman Pasal 64 KUHP yang dianggap tim pengacara Angelina tidak sesuai doktrin dan praktik pengadilan serta merugikan kepentingan Angelina.

Sementara, menurut tim jaksa KPK, pemilihan bentuk surat dakwaan apakah itu disusun secara alternatif, subsideritas, ataupun kombinasi sepenuhnya menjadi kewenangan jaksa. Alasan pengacara yang mengatakan dakwaan alternatif justru merugikan Angelina dinilai tidak beralasan.

“Justru dengan dakwaan alternatif ini telah memberi kesempatan yang lebih luas kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan,” kata jaksa Kresno.

Kemudian, soal penggunaan Pasal 64 KUHP, menurut jaksa, tidak perlu ditanggapi karena sudah masuk materi perkara yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan persidangan.

Kedua, atas alasan bahwa penuntut umum tidak benar dalam merumuskan locus delicti perkara. Dalam persidangan sebelumnya, tim pengacara Angelina menilai locus delicti yang dirumuskan jaksa tidak tepat karena menyebut ruang kerja terdakwa di lantai 23 Gedung Nusantara I di kantor DPR, Jakarta Pusat, bukan Jakarta Selatan. Sementara menurut jaksa, alasan itu tidak benar dan perlu dibantah. “Hal tersebut telah memasuki materi perkara yang nantinya akan dibuktikan,” tambah jaksa Kresno.

Ketiga, soal keberatan pihak Angelina yang menyebut surat dakwaan jaksa tidak jelas merinci mana uang yang diterima Angelina terkait proyek Kemenpora dan mana yang terkait proyek Kemendiknas serta mana yang diterima seorang diri dan mana yang diterima pihak lain. Atas alasan ini, jaksa menegaskan kalau mereka sudah menjelaskan jumlah penerimaan uang itu dalam surat dakwaan. “Mengenai kebenaran fakta perbuatan tentang jumlah penerimaan uang tersebut, telah masuk pokok perkara yang seharusnya nanti dibuktikan dalam persidangan,” tambah Kresno.

Keempat, soal keberatan tim pengacara atas penerapan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan pertama. Menurut jaksa, keberatan itu harus ditolak karena penuntut umum punya kewenangan penuh dalam menerapkan ketentuan pidana.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Alasan Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepri

    Ini Alasan Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepri

    Nasional
    Pemerintah Didesak Investigasi Dugaan Nakes Suntik Vaksin Kosong di Medan

    Pemerintah Didesak Investigasi Dugaan Nakes Suntik Vaksin Kosong di Medan

    Nasional
    Warga Biasa Ditindak Pakai Pelat Polri, kalau Anggota DPR Kok Polisi Diam?

    Warga Biasa Ditindak Pakai Pelat Polri, kalau Anggota DPR Kok Polisi Diam?

    Nasional
    Luhut Minta Kemenag Pastikan Kapasitas Tempat Karantina Jemaah Umrah

    Luhut Minta Kemenag Pastikan Kapasitas Tempat Karantina Jemaah Umrah

    Nasional
    Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

    Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

    Nasional
    Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

    Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

    Nasional
    Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

    Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

    Nasional
    Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

    Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

    Nasional
    Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

    Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

    Nasional
    Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

    Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

    Nasional
    Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

    Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

    Nasional
    Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

    Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

    Nasional
    Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

    Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

    Nasional
    Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

    Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

    Nasional
    KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

    KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.