Kompas.com - 19/09/2012, 09:26 WIB
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana pemboikotan pembayaran pajak yang mengemuka dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama merupakan representasi keresahan masyarakat dan pembayar pajak atas persoalan pengelolaan keuangan negara. Namun, yang semestinya dikedepankan bukanlah soal pilihan pembiayaan negara, melainkan soal prinsip pengelolaannya.

"Misalnya, apakah ada akses publik untuk mengetahui pengelolaan keuangan negara, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta sanksi tegas terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM), Hifdzil Alim, Selasa (18/9/2012).

Seperti diberitakan, dalam acara NU di Cirebon itu, mengemuka rekomendasi soal korupsi. Salah satunya adalah soal peninjauan ulang kewajiban membayar pajak manakala pajak dikorupsi. Jika pajak dipakai untuk kepentingan rakyat, ada perbaikan dan langkah positif, serta kebocoran berkurang, NU akan mendukung pemerintah.

Hifdzil berpendapat, soal zakat ataupun pajak untuk pembiayaan negara hanyalah soal pilihan pengumpulan dana guna membiayai negara. Di zaman Rasulullah, yang diterapkan adalah zakat, sementara pajak tidak dikenal. Namun, pada prinsipnya, dalam pengelolaan keuangan cenderung ada penyelewenangan dan penyalahgunaan.

Zaman dulu pun ada penyelewengan pajak. Karenanya, soal prinsip pengelolaan itulah yang selayaknya dikedepankan. Seruan memboikot bayar pajak merupakan bentuk keresahan masyarakat. "Ini positif sepanjang tidak ditunggangi kepentingan politik elite," tutur Hifdzil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno Ingatkan Krisis Bisa Picu Perang Besar

Di Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno Ingatkan Krisis Bisa Picu Perang Besar

Nasional
Ketika Jokowi Ingatkan Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum di KPK...

Ketika Jokowi Ingatkan Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum di KPK...

Nasional
Gerindra Singgung Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P, Politik 2024 Dinilai Masih Sangat Cair

Gerindra Singgung Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P, Politik 2024 Dinilai Masih Sangat Cair

Nasional
Setelah Merasa Didiskriminasi, Ketua IPW Kembali Terima Undangan MKD DPR

Setelah Merasa Didiskriminasi, Ketua IPW Kembali Terima Undangan MKD DPR

Nasional
Kunjungi 3 Daerah di Sultra, Jokowi Akan Tinjau Penyaluran Bansos dan Pabrik Aspal

Kunjungi 3 Daerah di Sultra, Jokowi Akan Tinjau Penyaluran Bansos dan Pabrik Aspal

Nasional
Menlu Retno: Senjata Nuklir Ancaman Nyata bagi Umat Manusia

Menlu Retno: Senjata Nuklir Ancaman Nyata bagi Umat Manusia

Nasional
KPK Koreksi Mahfud, yang Terseret Suap Dua Hakim di MA, Bukan Dua Hakim Agung

KPK Koreksi Mahfud, yang Terseret Suap Dua Hakim di MA, Bukan Dua Hakim Agung

Nasional
Tinjauan Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi

Tinjauan Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Drama Pemeriksaan Lukas Enembe, Alasan Sakit, Peringatan Jokowi, hingga Ancaman KPK

Drama Pemeriksaan Lukas Enembe, Alasan Sakit, Peringatan Jokowi, hingga Ancaman KPK

Nasional
Prabowo Tak Keberatan Muhaimin Mesra dengan Puan, Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P Penuh Tantangan

Prabowo Tak Keberatan Muhaimin Mesra dengan Puan, Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P Penuh Tantangan

Nasional
Saat Dalih Sakit Lukas Enembe Diragukan KPK...

Saat Dalih Sakit Lukas Enembe Diragukan KPK...

Nasional
Menanti Gebrakan Reformasi Hukum Mahfud MD Usai Hakim Agung Jadi Tersangka Korupsi

Menanti Gebrakan Reformasi Hukum Mahfud MD Usai Hakim Agung Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Hormat Dudung kepada Andika Akhiri Isu Ketidakharmonisan di Antara Keduanya

Hormat Dudung kepada Andika Akhiri Isu Ketidakharmonisan di Antara Keduanya

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Diyakini Tidak Bermain Sendiri dalam Kasus Suap

Hakim Agung Sudrajad Diyakini Tidak Bermain Sendiri dalam Kasus Suap

Nasional
Betapa 'Syulit' Lupakan Lukas

Betapa "Syulit" Lupakan Lukas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.