Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag: Meski Menyakitkan, tapi Jangan Berlebihan

Kompas.com - 18/09/2012, 17:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, meski film "Innocence of Muslims" sangat menyakitkan umat Islam, namun seluruh umat Islam di Indonesia tidak perlu memberikan respons yang berlebihan. Apalagi melakukan tindak kekerasan ketika menyikapi film itu.

"Sama sekali tidak ada diuntungkan. Karena itu respon yang terbaik adalah respon yang pantas, terukur, dan tidak merusak," kata Suryadharma, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa ( 18/9/2012 ).

Suryadharma mengatakan, tindakan kekerasan atas nama agama tidak dapat dibenarkan. Dia meminta kepada seluruh umat Islam untuk mengedepankan kedamaian, ketenangan, dan kesejukan dalam memberi respon atas video itu.

Ditindak

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, aparat keamanan akan menindak siapapun yang melakukan kekerasan. Meski demonstrasi bentuk demokrasi, Djoko menghimbau agar demo itu tetap berdampingan dengan kepatuhan kepada hukum.

"Kebebasan itu toh ada batasnya. Jadi kalau mengganggu orang lain, mengganggu orang banyak, yah hukum yang harus ditegakkan," kata Djoko.

Sebelumnya, unjuk rasa yang mengatasnamakan Forum Umat Islam di Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin kemarin, berujung bentrokan dan kerusuhan. Sebanyak 5 polisi terluka parah sehingga dirawat di RSPAD, 7 polisi terluka ringan, serta 5 pengunjuk rasa ditangkap dan ditahan.

Kerusuhan itu juga mengakibatkan rusaknya mobil dinas Kepala Polda Metro Jaya, satu mobil Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, serta properti milik publik, termasuk paving block, untuk dilemparkan.

Berita terkait reaksi atas film ini dapat diikuti dalam topik "Reaksi atas Film 'Innocence of Muslims'"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Nasional
    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Nasional
    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com