KPK-Polri Bersitegang, Harapan Masyarakat Dikorbankan

Kompas.com - 18/09/2012, 03:47 WIB
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, Kompas.com - Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, menegaskan harapan masyarakat akan semakin dikorbankan. Hal ini bisa terjadi jika antarunsur penegakan hukum terkait penanganan kasus korupsi, utamanya yang melibatkan kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), justru malah bersitegang alias tidak berjalan harmonis dengan saling melengkapi kekuatannya masing-masing.

"Kepemimpinan dalam penegakan hukum harus bersikap reformis dan mengedepankan kewibawaan lembaganya, demi tegaknya kehormatan hukum dan terpenuhinya rasa kepuasan masyarakat yang mendambakan pemerintahan bersih dari korupsi," jelas Syahganda dalam rilisnya kepada Tribun, Senin (17/9/2012).

Menurutnya, keengganan Markas Besar Polri untuk menyerahkan sepenuhnya penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kepada KPK sejak kasusnya mencuat ke permukaan, menunjukkan ketidaknyamanan Polri terhadap KPK. KPK yang telah mengambilalih kasus tersebut hingga menetapkan empat tersangka, termasuk bekas pucuk pimpinan Korlantas Polri, Irjen (Pol) Djoko Susilo serta Brigjen (Pol) Didik Purnomo selaku Wakil Kepala Korlantas Polri.

Kasus itu merupakan proyek senilai Rp 196,8 Miliar dan terjadi pada tahun anggaran 2011, dengan dugaan unsur penggelembungan harga pengadaan mesin simulator SIM yang merugikan negara di atas Rp 90 Miliar. Di samping Polri yang melakukan pengusutan, KPK juga memulai penyelidikannya sejak awal 2012, dan selanjutnya ditingkatkan menjadi penyidikan pada 27 Juli 2012.

Lebih lagi, kata Syahganda, akibat ketidaknyamanan menghadapi kasus itu, Mabes Polri kemudian menciptakan langkah yang tidak simpatik dalam bentuk penarikan 20 penyidik asal Polri dari KPK, di tengah kesibukan KPK menuntaskan kasus itu selain seabreg kasus lain yang memerlukan fokus penyidikan cepat oleh KPK.

"Tentu saja cara yang ditempuh Polri bersifat bumerang, karena dapat menganggu kinerja dan profesionalisme lembaga KPK," ujarnya.

Ia mengharapkan, pimpinan Polri harus mendukung peran dan fungsi KPK dalam mempercepat penanganan kasus korupsi, yang di antaranya juga mengindikasikan keterlibatan aparatnya. Dengan begitu, upaya penegakan hukum dapat sama-sama dihadirkan di hadapan publik secara terang-benderang, tanpa perlu mengkhawatirkan terjadinya pelemahan atas kewenangan di tubuh Polri.

Sebaliknya, memperpanjang ketidaksepahaman untuk terus berkutat dalam sengketa formal, jelas sekadar memperkeruh pengungkapan kasus korupsi. Hal itu sekaligus berdampak pada kebingungan masyarakat luas menyangkut kredibilitas dan integritas Polri dalam menyikapi kasus korupsi.

"Jadi, melalui sinergi kepolisian lah maka langkah-langkah KPK akan lebih bergigi dan membawa hasil nyata dalam perjuangan membebaskan Indonesia dari kejahatan korupsi," katanya.

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

    Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

    Nasional
    Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

    Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

    Nasional
    TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

    TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

    Nasional
    Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

    Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

    Nasional
    Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

    Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

    Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

    Nasional
    Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Nasional
    Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

    Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

    Nasional
    Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

    Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

    Nasional
    Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

    Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

    Nasional
    UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

    Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

    Nasional
    UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

    UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

    Nasional
    Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

    Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

    Nasional
    UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

    UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X