Kompas.com - 17/09/2012, 21:55 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian negara dalam proyek pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri.

"Jadi kita masih minus hasil audit BPK," kata Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman di Jakarta, Senin (17/9/2012), ketika ditanya berapa potensi kerugian negara dalam proyek simulator.

Sutarman mengatakan, berkas perkara para tersangka juga tengah diperiksa oleh jaksa peneliti. Jika berkas perkara dikembalikan, kata dia, pihaknya akan memasukkan hasil audit BPK.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polri menetapkan lima tersangka dalam perkara simulator. Tiga di antaranya juga telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiganya yakni Wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek.

Dua lainnya adalah pemenang tender yakni, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto dan saksi kunci dalam perkara itu, yakni Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukoco S Bambang.

Perbedaannya, KPK juga menjerat Irjen Djoko Susilo selaku Kepala Korlantas saat itu. Adapun Polri juga menjerat bendahara Korlantas Kompol berinisial LGM.

Sedianya, polemik itu akan dibahas dalam rapat kerja di Komisi III DPR hari ini. Namun, lantaran pimpinan KPK berhalangan, maka rapat diundur. Adapun jadwal pertemuan belum ditentukan lagi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

    Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

    Nasional
    Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan 'Fogging' Antisipasi Malaria

    Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan "Fogging" Antisipasi Malaria

    Nasional
    Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

    Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

    Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

    Nasional
    Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

    Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

    Nasional
    Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

    Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

    Nasional
    Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen untuk Periksa secara Acak

    Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen untuk Periksa secara Acak

    Nasional
    Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

    Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

    Nasional
    Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

    Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

    Nasional
    Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

    Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

    Nasional
    Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

    Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

    Nasional
    IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

    IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

    Nasional
    Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

    Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

    Nasional
    Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

    Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

    Nasional
    Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

    Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.