Basuki: Keterlaluan, Warga Dicurigai Kaya Sampai Mati

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meragukan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpihak kepada warga miskin. Pasalnya, untuk mengurus pelayanan Jamkesda saja warga mesti mengantongi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Terlebih Jamkesda bertentangan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2004. Basuki menilai warga yang ingin menerima pelayanan kesehatan seolah dicurigai apakah yang bersangkutan benar-benar orang kaya atau bukan.

Basuki menyatakan, lewat program Kartu Jakarta Sehat yang ditawarkannya bersama Jokowi akan lebih mempermudah warga untuk berobat tanpa harus berbelit-belit dicurigai apakah yang bersangkuta kaya atau miskin. Hanya memerlukan KTP. Sedangkan Jamkesda cenderung mempersulit dan tidak memerhatikan kebutuhan warga miskin yang mesti segera mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Orang yang ekonominya sulit bagaimana kalau ingin berobat dipersulit. Seperti dia butuh transportasi kalau mau berobat. Dia nggak punya mobil untuk berangkat ke rumah sakit. Otomatis mereka sewa mobil. Warga dicurigai dia kaya sampai dia mati. Keterlaluan Pemda DKI," kata Basuki dalam debat kandidat yang digelar MetroTV bertajuk "Jakarta Memilih: The Final Round." di Jakarta, Minggu (16/9/2012) malam.

Dengan program Kartu Jakarta Sehat tidak perlu dilakukan survei terhadap warga yang akan berobat. Semisal apabila memerlukan mobil ambulan hanya tinggal mengirim sms, ambulan akan menjemput warga yang menderita sakit. Tanpa harus dipersulit dengan urusan yang menghambat. "Warga yang sakit hanya dengan kirim sms minta ambulan kami kirim. Gampang banget," ujar Basuki.