Jokowi Disodori Kontrak Politik di Penjaringan

JAKARTA, KOMPAS.com - Di hari kedua kampanye Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, calon Gubernur Joko Widodo (Jokowi) mendatangi perkampungan miskin di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu (15/9/2012) ini. Saat tiba di pemukiman yang dihuni para nelayan dan buruh tersebut, Jokowi menandatangani kontrak politik yang disodorkan padanya.

Yati, seorang warga yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta (JRMK), menuturkan bahwa kontrak politik yang disodorkan adalah sebagai pengikat antara pasangan calon Jokowi-Basuki dengan rakyat. "Ini untuk mengingatkan mereka agar berpihak pada rakyat, dan tadi sudah ditandatangani oleh Jokowi," kata Yati di lokasi.

Yati mengatakan bahwa selama ini pembangunan kota Jakarta selalu berpihak kepada kepentingan pemilik modal. Hak-hak dasar warga miskin kota Jakarta cenderung diabaikan. Perumahan kelas menengah dan superblock banyak berdiri di tengah kota. Sementara, pemukiman miskin tersingkir karena pusat-pusat kota dikuasai oleh pemodal.

"Pemukiman miskin bahkan digusur karena dinggap sebagai penduduk 'ilegal'," kata Yati. Oleh karena itu, lanjut Yati, diperlukan pemimpin dengan paradigma baru.

Kontrak politik yang diberikan warga miskin kepada Jokowi berisi tiga hal sebagai berikut:

1. Pelibatan warga dalam menyusun RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kota.

2. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota meliputi legalisasi kampung "ilegal", penataan pemukiman kumu yang tidak digusur tapi ditata, perlindungan ekonomi sektor informal.

3. Keterbukaan dan penyebarluasan informasi ke seluruh warga kota.