Penarikan 20 Penyidik KPK Disesalkan

Kompas.com - 14/09/2012, 21:21 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.comPenarikan 20 penyidik Polri yang bertugas di KPK ke institusi asal disesalkan. Hal ini dinilai bakal mengecewakan lantaran masyarakat tengah berharap KPK menuntaskan berbagai kasus besar, seperti skandal Bank Century, Hambalang, suap Pekan Olahraga Nasional, dan korupsi di Korps Lalu Lintas Polri.

"Saya menyesalkan. Dalam situasi KPK tertekan banyak kasus besar yang harus diselesaikan, Polri malah menarik penyidiknya," kata anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, Jumat (14/9/2012) malam di Jakarta.

Hal itu dikatakan Eva menyikapi ditariknya 20 penyidik yang bertugas di KPK oleh institusi asalnya, Polri. Satu dari 20 polisi tersebut adalah penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM).

Eva mengatakan, langkah Polri itu merupakan preseden lama ketika muncul perselisihan dengan KPK, seperti Cicak vs Buaya. Polri menyikapi dengan menarik anggotanya. Eva mengatakan, KPK harus segera melakukan langkah pemulihan seperti meminta tambahan atau pengganti penyidik kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

"Saya percaya Kapolri akan merespons positif mengingat komitmen Kapolri terhadap tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai program andalan Kabinet Indonesia Bersatu II," pungkas politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, Polri tidak memperpanjang masa tugas para penyidik itu di KPK. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Polri memang bisa saja tidak memperpanjang masa tugas penyidiknya di KPK. Dalam peraturan tentang kepegawaian KPK, kontrak penyidik di KPK dapat diperpanjang satu kali. Adapun lama satu kali kontrak adalah empat tahun.

Namun, di antara 20 penyidik KPK yang ditarik Polri itu, ada yang baru ditugaskan dua hingga tiga tahun.

Perkembangan berita terkait penarikan penyidik dapat dibaca di "Polri Tarik Penyidik KPK"

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

    Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

    Nasional
    Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

    Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

    Nasional
    Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

    Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

    Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

    Nasional
    Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

    Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

    Nasional
    Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

    Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

    Nasional
    Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

    Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

    Nasional
    Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

    Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

    Nasional
    Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

    Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

    Nasional
    KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

    KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

    Nasional
    Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

    Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

    Nasional
    MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

    MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

    Nasional
    Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

    Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

    Nasional
    LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

    LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

    Nasional
    Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

    Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X