Kompas.com - 14/09/2012, 21:06 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Penarikan 20 penyidik Kepolisian RI yang bertugas di KPK dilakukan ketika kasus dugaan korupsi marak. KPK khawatir penarikan terbesar sepanjang sejarah ini mengganggu kinerja komisi antikorupsi dalam melakukan pemberantasan korupsi.

"Tentu (mengganggu) kalau 20 orang dari jumlah penyidik KPK yang ada (ditarik), sementara kasus yang sedang ditangani KPK sangat banyak," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (14/9/2012) malam ini.

Menurutnya, total jumlah penyidik yang ada di KPK tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang ditangani. Dengan adanya penarikan ini, KPK hanya memiliki 50 orang penyidik. "Kalau dikatakan 20 itu tidak dipekerjakan lagi di KPK, KPK lagi tinggi (tekanan pekerjaan), penyidik kita terbatas," ungkap Johan.

Namun, tambahnya, jumlah penyidik yang akan kembali ke Polri ini belum final. Pimpinan KPK masih akan berkoordinasi dengan Kepala Polri membicarakan masalah tidak diperpanjangnya kontrak para penyidik oleh Polri tersebut.

Berdasarkan pengalaman selama ini, menurut Johan, Polri pernah batal menarik penyidiknya setelah berkoordinasi dengan KPK. Namun, Johan mengakui kalau jumlah penyidik yang harus kembali ke Polri kali ini adalah yang terbanyak di banding sebelum-sebelumnya.

"Dulu pernah ada, sekitar satu atau dua orang," kata Johan.

Adapun satu dari 20 penyidik di KPK yang ditarik Polri adalah yang menangani kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM). Saat dittanya apakah penarikan penyidik besar-besaran ini terkait dengan kasus yang diduga melibatkan dua jenderal Polri itu, Johan membantahnya. "Tidak sama sekali," tegas dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara terpisah Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan bahwa penarikan para penyidik ini dilakukan karena masa kontrak mereka sudah habis. Terkait hal ini, Johan mengatakan, faktanya, beberapa penyidik yang ditarik baru bertugas satu atau dua tahun, dengan kata lain, belum melebihi masa kontrak.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Manusia Sumber Daya KPK, seorang penyidik Polri bisa kontrak tugas di KPK selama empat tahun. Masa kontrak itu masih dapat diperpanjang empat tahun lagi.

Perkembangan berita terkait penarikan penyidik dapat dibaca di "Polri Tarik Penyidik KPK"

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

    Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

    Nasional
    Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

    Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

    Nasional
    Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

    Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

    Nasional
    Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

    Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

    Nasional
    KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

    KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

    Nasional
    Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

    Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

    Nasional
    Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

    Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

    Nasional
    Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

    Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

    Nasional
    Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

    Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

    Nasional
    Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

    Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

    Nasional
    Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

    Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

    Nasional
    Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

    Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

    Nasional
    Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

    Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

    KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

    Nasional
    Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

    Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X