Kompas.com - 14/09/2012, 20:17 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

AKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian RI terkait ditariknya 20 penyidik yang bertugas di KPK oleh Polri. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, pihaknya masih membutuhkan para penyidik tersebut.

"Pimpinan KPK akan koordinasi dengan Kapolri, karena sangat penuh (kasus) dibanding jumlah penyidik kita yang terbatas," kata Johan di Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Sebagai gambaran, kata Johan, satu penyidik di KPK bisa menangani tiga hingga empat kasus korupsi. Apalagi, menurutnya, beberapa penyidik yang kontrak kerjanya di KPK tidak diperpanjang itu baru bertugas satu hingga dua tahun. Seusai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Manusia Sumber Daya KPK, seorang penyidik Polri bisa bertugas di KPK selama empat tahun dan kontraknya bisa diperpanjang hingga empat tahun lagi.

Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli mengatakan, kepolisian menyadari bahwa penarikan tersebut membuat komisi antikorupsi tersebut kekurangan sumber daya manusia.Terkait hal ini, kepolisian mengaku siap memberikan penggantinya.

"Jika KPK membutuhkan pengganti akan dipersiapkan lagi penyidik yang terbaik," terang Boy.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepolisian mengirimkan surat ke KPK yang isinya tidak memperpanjang kontrak 20 penyidiknya di KPK. Surat tersebut diterima KPK pada 12 September lalu.

Hingga kini belum ada keputusan final dari koordinasi antara pimpinan KPK dengan Kapolri. Johan mengatakan, bukan kali ini saja seorang penyidik yang bertugas di KPK harus kembali ke institusinya. Namun selama ini, biasanya penyidik yang kembali ke Polri hanya satu atau dua orang, belum pernah sampai 20 penyidik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ditanya apakah tidak diperpanjangnya kontrak 20 penyidik ini terkait kasus simulator SIM yang seolah menjadi rebutan KPK dengan Polri, Johan membantahnya.

"Sama sekali tidak ada hubungannya," ujar Johan.

Perkembangan berita terkait penarikan penyidik dapat dibaca di "Polri Tarik Penyidik KPK"

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Aktif Covid-19 di Kaltim Tinggi, Satgas Singgung Soal Isolasi Mandiri

    Kasus Aktif Covid-19 di Kaltim Tinggi, Satgas Singgung Soal Isolasi Mandiri

    Nasional
    Wagub Klaim DKI Jakarta Siap Implementasikan UU Cipta Kerja

    Wagub Klaim DKI Jakarta Siap Implementasikan UU Cipta Kerja

    Nasional
    Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Uang WNI Tersimpan di Luar Negeri

    Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Uang WNI Tersimpan di Luar Negeri

    Nasional
    Wamen BUMN: Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen, Kita Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

    Wamen BUMN: Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen, Kita Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

    Nasional
    Survei Lapor Covid-19: 40 Persen Orangtua di DKI Sebut Anaknya Sudah Bosan PJJ

    Survei Lapor Covid-19: 40 Persen Orangtua di DKI Sebut Anaknya Sudah Bosan PJJ

    Nasional
    Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

    Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

    Nasional
    MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

    MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

    Nasional
    Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

    Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

    Nasional
    Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

    Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

    Nasional
    Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

    Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

    Nasional
    Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

    Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

    Nasional
    Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

    Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

    Nasional
    Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

    Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

    Nasional
    Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

    Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

    Nasional
    KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

    KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X