Polri Tarik Penyidik KPK yang Tangani Kasus Simulator SIM

Kompas.com - 14/09/2012, 19:56 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu dari 20 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditarik kembali ke Kepolisian diketahui tengah menangani kasus dugaan korupsi proyek ujian simulator surat izin mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas Polri. Kepolisian menarik kembali 20 penyidiknya yang bertugas di KPK dengan alasan masa kerja para penyidik tersebut telah habis.

"Yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang ini, hanya satu yang menangani kasus simulator," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Namun dia membantah penarikan 20 penyidik oleh Polri ini terkait dengan kasus simulator SIM yang tengah disidik KPK.

Seperti diketahui, KPK dan Polri sama-sama tengah menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM. Hubungan KPK dan Polri seolah menegang sejak sejumlah penyidik KPK melakukan penggeledahan di gedung Korlantas Polri beberapa waktu lalu.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua jenderal Polisi sebagai tersangka, yakni mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo, dan Wakil Kepala Korlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo. KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka kasus ini, yaitu Sukotjo S Bambang dan Budi Susanto.

Adapun Didi, Budi, dan Sukotjo, juga ditetapkan Polri sebagai tersangka. Meskipun membantah ada hubungan antara penarikan 20 penyidik ini dengan kasus Korlantas yang juga ditangani KPK, Johan mengakui kalau jumlah ini adalah yang terbanyak yang pernah dikembalikan ke Polri.

"Sebelumnya ada dua, atau tiga, karena kontrak kerja mereka sudah habis, tidak diperpanjang," katanya. Lazimnya, para penyidik Polri bertugas selama empat tahun di KPK dan dapat diperpanjang kontraknya selama empat tahun lagi. Johan mengatakan bahwa dari 20 penyidik yang tidak diperpanjang kontraknya itu, ada yang baru setahun, dua tahun di KPK.

Perkembangan berita terkait penarikan penyidik dapat dibaca di "Polri Tarik Penyidik KPK"

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Proyek 'Food Estate', Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

    Proyek "Food Estate", Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

    Nasional
    Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

    Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

    Nasional
    Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

    Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

    Nasional
    Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

    Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

    Nasional
    Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

    Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

    Nasional
    Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

    Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

    Nasional
    KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

    KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

    Nasional
    Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

    Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

    Nasional
    Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

    Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

    Nasional
    Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

    Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

    Nasional
    Ketua Wadah Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Ringan oleh Dewan Pengawas

    Ketua Wadah Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Ringan oleh Dewan Pengawas

    Nasional
    Usai Operasi Mata, Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Terpaksa Tengkurap Selama 3 Minggu

    Usai Operasi Mata, Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Terpaksa Tengkurap Selama 3 Minggu

    Nasional
    Di Sidang Umum PBB, Jokowi Minta Kerja Sama Kesehatan Global Diperkuat

    Di Sidang Umum PBB, Jokowi Minta Kerja Sama Kesehatan Global Diperkuat

    Nasional
    Umrah Akan Dibuka Bertahap, Komisi VIII Minta Kemenag Pastikan Tak Ada Kendala

    Umrah Akan Dibuka Bertahap, Komisi VIII Minta Kemenag Pastikan Tak Ada Kendala

    Nasional
    Jokowi Tetapkan Dewan Komisioner LPS, Anak Buah Luhut Jadi Ketua

    Jokowi Tetapkan Dewan Komisioner LPS, Anak Buah Luhut Jadi Ketua

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X