Kompas.com - 14/09/2012, 19:29 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com —  Kepolisian menarik 20 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang berasal dari institusinya. Satu dari 20 orang tersebut adalah penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM).

Juru Bicara KPK Johan Budi SP membenarkan adanya surat yang dikirimkan Polri kepada KPK terkait 20 penyidik tersebut. Surat yang masuk ke KPK pada 12 September itu menyatakan, Polri tidak memperpanjang masa tugas para penyidik itu di KPK. Johan membantah kalau penarikan 20 orang penyidik ini terkait dengan kasus dugaan simulator SIM Korps Lalu Lintas Polri yang tengah disidik KPK.

"Tidak ada hubungan sama sekali," katanya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Menurut dia, sesuai dengan ketentuan undang-undang, Polri bisa saja tidak memperpanjang masa tugas penyidiknya di KPK. Peraturan tentang kepegawaian KPK mengatakan, kontrak penyidik di KPK dapat diperpanjang satu kali. Adapun satu kali kontrak lamanya empat tahun.

Hanya saja, menurut Johan, di antara 20 penyidik KPK yang disebut Polri itu, ada yang baru ditugaskan dua hingga tiga tahun. "Rule-nya kalau PP 64 bahwa mereka empat tahun, bisa diperpanjang atau tidak. Dua puluh penyidik ini ada yang pas setahun, ada yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Dengan kata lain, mereka harus kembali ke Mabes Polri," ungkap Johan.

Perkembangan berita terkait penarikan penyidik dapat dibaca di "Polri Tarik Penyidik KPK"

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

    Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

    Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

    Nasional
    Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

    Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

    Nasional
    Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

    Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

    Nasional
    KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

    KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

    Nasional
    Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

    Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

    Nasional
    Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

    Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

    Nasional
    Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

    Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

    Nasional
    Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

    Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

    Nasional
    Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

    Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

    Nasional
    Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

    Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

    Nasional
    Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

    Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

    Nasional
    PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

    PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

    Nasional
    Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

    Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

    Nasional
    Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

    Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.