Kompas.com - 14/09/2012, 19:10 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/9/2012) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengujian undang-undang tersebut dimohonkan oleh ustad Tajul Muluk yang merupakan ulama muslim Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur, yang memohon MK untuk menegakkan kebebasan menganut kepercayaan aliran tertentu dalam beragama. Pada kesempatan tersebut Tajul Muluk diwakili oleh para kuasa hukumnya mengingat kini yang bersangkutan menjadi terpidana perkara penistaan agama yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Sampang.

"Pemohon (Tajul Muluk) berpendirian, penerapan dan penggunaan undang-undang KUHP dan Penodaan Agama tanpa terlebih dahulu ada surat keputusan bersama tiga menteri, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri yang diuji di Mahkamah ini nyata-nyata telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon. Selain itu kebebasan berkeyakinan tidak ditegakkan dan pemohon terintimidasi karena penggunaan kedua undang-undang itu," ujar kuasa hukum pemohon Ahmad Taufik Pasaribu, di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Taufik berpendapat, perbedaan mazhab dalam ajaran agama Islam bukanlah hal yang baru. Namun, lanjutnya, apabila perbedaan tersebut sampai dijadikan orang terpidana maka hal tersebut jelas merupakan perilaku keji. Sementara, dia menyatakan pada para hakim Konstitusi, jika tidak pernah ada surat keputusan bersama tiga menteri, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung yang menyatakan Syiah adalah ajaran sesat dan menyimpang.

Sementara itu, kuasa hukum pemohon Iqbal Tawakkal Pasaribu berpendapat, jika Pasal 156a KUHP tidak ditafsirkan oleh Mahkamah, maka dikhawatirkan banyak guru, tokoh agama dan para pendakwah yang akan dijerat oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah. Sebab, aparat bertindak berdasarkan pada penggunaan UU KUHP tanpa didahului oleh SKB tiga menteri.

Sebab itu, akan semakin banyak warga negara yang mengeluarkan pendapat mengenai keyakinannya menjadi terhalang karena penggunaan UU KUHP yang disalahartikan para aparat. "Kondisi ini dapat saja terjadi daerah-daerah di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, jikalau negara tidak dapat menunjukkan otaritasnya terhadap urusan agama, maka hal ini menunjukan negara lemah dan ini mengancam disintegrasi bangsa dan negara," kata Iqbal.

Iqbal menambahkan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama yang bersifat multitafsir terbukti mendiskriminasi kelompok yang berkeyakinan berbeda dengan mayoritas.

Norma materiil yang diajukan Tajul Muluk dan kuasa hukumnya adalah Pasal 156a KUHP yang menyebutkan bahwa 'Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan pebuatan; a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa'.

Sedangkan, norma materiil selanjutnya adalah Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 yang berisi mengenai 'Pada Kita Undang-Undang Hukum Pidana diadakan Pasal baru yang berbunyi sebagaimana Pasal 156a KUHP.

Adapun norma yang dijadikan sebagai penguji yang mengacu pada undang-undang dasar 1945 adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pada undang-undang tersebut, pada intinya menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kebebasan menganut beragama dan berkeyakinan.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

    BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

    Nasional
    Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

    Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

    Nasional
    ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

    ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

    Nasional
    BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

    BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

    UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

    UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

    UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

    UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

    Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

    UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

    Nasional
    Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

    Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

    Nasional
    Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

    Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X